TRIBUNNEWS.COM - Perang dengan Amerika Serikat (AS), sanksi ekonomi, dan inflasi yang mendekati 90 persen belum mampu meruntuhkan ekonomi Iran.
Ketahanan tersebut dibayar mahal oleh jutaan warga yang menghadapi kemiskinan, penurunan daya beli, dan menyusutnya kelas menengah.
Di balik kondisi itu, negara berpenduduk lebih dari 92 juta jiwa tersebut masih mampu menjaga roda ekonominya tetap berputar meski berada di bawah tekanan perang dan embargo internasional.
Lantas, mengapa ekonomi Iran masih mampu bertahan ketika konflik berkepanjangan dan sanksi terus membebani negara itu?
Al Jazeera melaporkan, ketahanan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.
Selama puluhan tahun Iran membangun perekonomian yang lebih beragam agar tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor minyak.
Sektor pertanian, manufaktur, hingga jasa menjadi penopang utama ketika pendapatan minyak terganggu akibat embargo dan sanksi Barat.
Di saat yang sama, perdagangan lintas batas, jaringan pelayaran, pasar tenaga kerja informal, hingga ekspor minyak melalui jalur yang tidak sepenuhnya transparan ikut menjaga aliran pemasukan negara.
Strategi tersebut membuat roda ekonomi tetap berputar meski perang dan sanksi terus menekan.
Harga yang harus dibayar masyarakat sangat besar.
Baca juga: Beberapa Jam Setelah Serangan Kejutan Iran ke Yordania, AS-Saudi Balas Hantam Target di Irak
Ekonom kesejahteraan Hadi Kahalzadeh mengatakan, keruntuhan ekonomi baru terjadi ketika negara tidak lagi mampu membayar pegawai, menyediakan layanan dasar, atau masyarakat mengalami kelaparan massal.
Menurutnya, kondisi Iran belum mencapai tahap tersebut.
"Perang, blokade, dan sanksi memang sangat menyakitkan, tetapi belum akan membawa ekonomi Iran runtuh dalam waktu dekat," katanya kepada Al Jazeera.
Meski demikian, tekanan ekonomi kini berpindah langsung ke rumah tangga.
Inflasi diperkirakan mendekati 90 persen, sementara harga kebutuhan pokok seperti daging, telur, dan minyak goreng meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam setahun terakhir.
Di sisi lain, nilai tukar rial terus melemah sehingga harga barang impor semakin mahal.
Penutupan Selat Hormuz setelah pecahnya perang dengan AS-Israel pada akhir Februari, juga menghambat pasokan berbagai komoditas baru.
Kahalzadeh menilai pemerintah selama ini menyerap guncangan ekonomi melalui inflasi dan pelemahan mata uang.
Cara tersebut memang membuat barang tetap tersedia di pasar, tetapi semakin sulit dijangkau masyarakat.
"Pemerintah kemudian mencoba mengurangi dampaknya lewat subsidi tunai dan kupon pangan. Ini cara bertahan yang mahal, tetapi mampu mencegah ekonomi runtuh," ujarnya.
Saat ini upah minimum bulanan di Iran dilaporkan masih berada di bawah 100 dolar AS, sementara bantuan tunai pemerintah hanya menambah beberapa dolar untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Ketahanan ekonomi Iran ternyata dibayar dengan meningkatnya kemiskinan.
Laporan Saba Pension Strategies Institute memperkirakan sekitar 45 persen penduduk Iran kini hidup di bawah garis kemiskinan, naik dari sekitar 30 persen lima tahun lalu.
Kahalzadeh menyebut perubahan paling nyata terlihat pada struktur sosial masyarakat.
Menurutnya, kelas menengah yang pada 2011 masih menjadi mayoritas kini berubah menjadi kelompok minoritas.
Sebaliknya, sekitar 70 persen penduduk kini masuk kategori miskin atau rentan miskin.
Baca juga: AS dan Arab Saudi Gempur Lokasi Milisi Pro-Iran di Irak, 20 Orang Tewas
Akibatnya, banyak keluarga mengurangi konsumsi daging dan produk susu, menunda pengobatan, terlambat membayar sewa rumah, hingga harus bertahan dengan gaji yang habis hanya dalam hitungan hari.
"Kehilangan tabungan, aset, pendidikan, dan rasa aman tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat meski ekonomi nantinya membaik," kata Kahalzadeh.
Selain perang dan sanksi, para ekonom menilai ancaman terbesar justru datang dari dalam negeri.
Profesor Ekonomi Timur Tengah di Philipps-Universitat Marburg, Jerman, Mohammad Reza Farzanegan, mengatakan korupsi yang mengakar telah menghambat produktivitas dan melemahkan sektor swasta.
Menurutnya, ketergantungan pada pendapatan minyak selama bertahun-tahun membuat reformasi ekonomi berjalan lambat dan mengurangi minat investasi jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Organisasi Inspeksi Umum Iran, Zabihollah Khodaeian, mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan dana hasil ekspor minyak oleh sejumlah pihak yang ditunjuk pemerintah.
Ia menyebut sedikitnya 11 miliar dolar AS masih dikuasai para pihak tersebut, termasuk sekitar 1,6 miliar dolar AS yang diduga telah disalahgunakan.
Khodaeian juga mengatakan lebih dari 20.000 eksportir belum mengembalikan hasil ekspor senilai sekitar 94 miliar euro ke negara.
Sementara itu, Iran International melaporkan para ekonom Iran memperingatkan bahwa perang dengan AS telah memperburuk persoalan ekonomi yang sebelumnya sudah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam konferensi ekonomi di Teheran, mantan penasihat presiden Masoud Nili mengatakan ekonomi Iran kini bergerak dari kondisi stagnan menuju krisis yang lebih aktif.
Ia menilai inflasi telah memasuki fase yang semakin sulit dikendalikan, sementara subsidi pemerintah tidak lagi cukup melindungi daya beli masyarakat.
Baca juga: China Bantah Laporan Reuters soal Pasok Sistem Pertahanan Udara ke Iran: Tidak Berdasar
Mantan Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati juga mengungkapkan pendapatan riil per kapita masyarakat telah turun sekitar 47 persen, sehingga daya beli warga kembali ke level akhir 1990-an.
Para ekonom sepakat bahwa tanpa meredanya ketegangan geopolitik dan pencabutan sebagian sanksi, reformasi domestik saja tidak akan cukup memulihkan ekonomi Iran.
Farzanegan menilai hubungan ekonomi dengan China, Rusia, dan negara-negara tetangga memang memberi ruang bernapas sementara.
Menurutnya, jalur tersebut tidak mampu menggantikan akses Iran ke sistem ekonomi global.
"Bahkan jika sistem politik tetap bertahan, ekonomi Iran kemungkinan akan tetap berada dalam kondisi sakit kronis. Tanpa stabilitas geopolitik melalui diplomasi, peluang pemulihan penuh akan sangat kecil," ujarnya.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
