TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terdapat sejumlah faktor yang membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi unggul dari Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Penilaian publik terhadap dampak kebijakan dan komunikasi politik, menjadi penentu tingginya elektabilitas seorang tokoh.
Hal itu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo, saat dimintai tanggapannya terkait survei yang dirilis SMRC.
Pius mengatakan, popularitas memang masih menjadi variabel penting dalam kontestasi pemilihan presiden.
Namun, masyarakat kini tidak lagi hanya melihat seberapa dikenal seorang figur, tapi menilai bagaimana hasil nyata dari kebijakan yang diambil.
"Tentu saja Prabowo sebagai Presiden ya figur yang dikenal pastilah dibandingkan dengan Dedi Mulyadi."
"Namun kita juga harus melihat juga bahwa sampai sejauh mana dampak dari satu kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh figur publik," ujar Pius, Kamis (30/7/2026).
Baca juga: Elektabilitas Dedi Mulyadi Naik di Survei SMRC, Pengamat Ingatkan Popularitas Saja Tak Cukup
Kebijakan yang dinilai tidak memberikan dampak positif atau justru memunculkan persoalan, kata Pius, akan memengaruhi tingkat keterpilihan seorang pemimpin di mata publik.
Pius mencontohkan sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat hingga rencana pendirian Universitas Republik Indonesia yang menurutnya mulai dipertanyakan masyarakat.
"Ya, saya pikir orang mulai menilai ini apa-apaan," katanya.
Selain kebijakan, komunikasi politik juga dinilai berpengaruh terhadap respons publik.
Berbagai persoalan nasional yang mencuat belakangan ini, membuat masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan kepemimpinan Presiden.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi dinilai mampu menghadirkan solusi melalui kewenangannya sebagai Gubernur Jawa Barat.
Meski tidak semua kebijakannya mendapat dukungan, langkah-langkah yang dianggap memberi manfaat bagi masyarakat justru menjadi nilai tambah di mata publik.
"Dia melakukan sesuatu yang memang bisa dinilai oleh masyarakat itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat, ya pasti dia akan mendapatkan positive point oleh masyarakatnya," katanya.
Meski demikian, Pius menilai peluang Prabowo untuk kembali memperkuat elektabilitas masih terbuka.
Syaratnya, Presiden harus berani mengevaluasi bahkan merevisi kebijakan strategis yang dinilai tidak efektif.
"Prabowo bisa, kalau tidak melakukan satu pertobatan yang dengan kebijakan-kebijakan yang harus direvisi atau dievaluasi, kalau tidak berani, dia pasti akan makin jatuh nanti popularitasnya," katanya.
Menurut Pius, yang dimaksud "pertobatan" adalah keberanian pemerintah mengevaluasi kebijakan prioritas, termasuk menghentikan program yang dinilai tidak lagi relevan dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, survei SMRC menunjukkan Dedi Mulyadi menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 35 persen.
Angka tersebut mengungguli Prabowo Subianto yang memperoleh 14,5 persen.
Dedi Mulyadi juga berada di atas sejumlah tokoh nasional lain seperti Anies Baswedan (8,2 persen), Gibran Rakabuming Raka (7,7 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (4,9 persen), Ganjar Pranowo (4,2 persen), Mahfud MD (4 persen), Puan Maharani (1,3 persen), Sherly Tjoanda (1,2 persen), Purbaya Yudhi Sadewa (1,1 persen), dan Surya Paloh (1 persen).
Survei tersebut dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang memiliki hak pilih.
Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling dan 144 responden diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(*)
