TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali memastikan berbagai masukan yang tertuang dalam 11 pokok pikiran hasil Diskusi Budaya Kawiya Bali bersama PWI Bali akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. 

Langkah ini diambil untuk memperkuat penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke depan, mencakup sektor penganggaran, regenerasi seniman, pelestarian seni langka, dokumentasi, peran media, hingga perbaikan proses kuratorial.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, saat menerima penyerahan dokumen 11 pokok pikiran di Ruang Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kamis 30 Juli 2026. 

Alit Suryana menekankan bahwa keberhasilan helatan PKB tidak hanya bergantung pada manajemen pengelolaan semata, tetapi juga dukungan alokasi anggaran yang memadai. 

Baca juga: Dorong Reformasi PKB, KAWIYA dan PWI Bali Soroti Hak Anggaran hingga Kesejahteraan Maestro

Faktor ketersediaan anggaran ini dipandang krusial karena berkaitan erat dengan regulasi serta kebijakan pimpinan daerah. 

Menurutnya, besaran anggaran perlu menyesuaikan kenaikan harga barang tiap tahun demi menjamin kesejahteraan para seniman dan seluruh pihak penunjang.

“Kegiatan itu, salah satu penunjang suksesnya kegiatan itu di samping manajemen pengelolaannya, itu kan juga penganggaran. Karena memang ini berkaitan dengan kebijakan pimpinan. Jadi kalau memang beliau orang yang memang peduli dengan budaya Bali, pasti anggaran yang akan diberikan ya memadai. Setiap tahun agak kan ada perubahan berkaitan dengan mungkin harga barang yang naik, kemudian yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita melalui kegiatan ini menyejahterakan seniman dan juga semua yang terlibat di dalam menyukseskan Pesta Kesenian Bali ini,” ujarnya.

Di luar aspek finansial, penguatan kelembagaan dan penegakan regulasi turut menjadi perhatian Disbud Bali. 

Salah satunya berfokus pada upaya menjaga keberlanjutan regenerasi seniman agar tidak terputus di tengah jalan.

“Memang perlu juga jadi bagaimana ketika di Pesta Kesenian Bali ini adanya regenerasi, artinya kalau kita bahasakan, ada transfer ilmu dari yang senior ke junior,” jelasnya.

PKB diharapkan terus memfasilitasi ruang belajar bagi generasi muda lewat ruang pembinaan, evaluasi, serta diskusi, dengan tetap berpegang teguh pada pakem seni tradisi dan seni klasik Bali. 

Alit Suryana juga mengingatkan pentingnya pemahaman mengenai batas-batas kesenian, terutama seni sakral, agar pengembangan karya tidak mengabaikan tata aturan dan nilai yang berlaku.

Perhatian serius juga diarahkan pada penyelamatan kesenian langka yang terdaftar sebagai Warisan Budaya Takbenda. 

Disbud Bali telah memetakan sejumlah kajian karena keberadaan beberapa kesenian langka terikat aturan adat khusus, sehingga tidak bisa dipentaskan secara bebas dan hanya muncul pada ritual tertentu bahkan ada yang rentang pementasannya mencapai 5 hingga 10 tahun sekali.

“Sehingga kalau itu tidak didokumentasikan dengan baik, tentunya itu rawan punah. Perlu disampaikan tadi bagaimana kita mendokumentasikan itu seni-seni sakral, seni-seni yang hampir punah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Bali, yang ada di kabupaten/kota se-Bali, yang tentunya memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Karena memang namanya sama, tapi dia memiliki pakem dan ciri khas tersendiri,” ujarnya.

Mengenai aspek kompetisi dalam PKB, Disbud Bali menyoroti perlunya kehati-hatian dalam menentukan standardisasi perlombaan. 

Jangan sampai penerapan standar penilaian justru menyeragamkan karya dan mengikis kekhasan lokal tiap daerah.

“Jangan sampai ketika ada lomba, justru kesenian yang tentunya memiliki ciri khas tersendiri itu, dia terpengaruh oleh karena ada standarisasi. Nah, justru di sana ada kekeliruan. Kita ingin melestarikan itu, jadi dia tidak lestari karena ada standar,” katanya.

Isu publikasi dan jurnalisme kebudayaan juga menjadi perhatian. Media dipandang tidak sekadar mempublikasikan jadwal pertunjukan, tetapi juga berfungsi mengedukasi masyarakat mengenai filosofi dan latar belakang karya. 

Adapun pada lini kuratorial, Alit Suryana membeberkan dinamika pembinaan yang kerap menghadapi kendala di lapangan. 

Sering kali para penggarap menyembunyikan elemen tertentu dari karyanya saat proses kurasi demi memberikan efek kejutan ketika tampil di panggung utama. 

Alhasil, terjadi modifikasi mendadak yang terkadang membuat pementasan sulit dicerna publik. 

Padahal, Gubernur Bali, Wayan Koster, berharap pertunjukan PKB dapat dinikmati dan dipahami oleh seluruh kalangan umur.

“Padahal ketika dilakukan pembinaan sudah baik, sesuai dengan kriteria dan ukuran bagi pentas seni Bali. Namun ketika pada saat pementasan itu selalu muncul kejutan-kejutan yang setelah pembinaan itu dia membuat ya, yang baru, modifikasi yang baru. Kalau kita nyambung dengan apa harapan Pak Gubernur yang disampaikan dalam arahan beliau, Bapak ingin agar tampilan-tampilan itu dapat dimengerti oleh semua orang, baik kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa,” imbuhnya.

“Kadang-kadang kita diarahkan untuk ikut mengerti kepada pemikiran dari penggarap, padahal kita kurang mengerti dengan apa yang menjadi harapannya,” terangnya.

Seluruh dinamika dan masukan tersebut akan dikumpulkan sebagai bahan pembenahan menuju perayaan PKB Emas ke-50. 

Dalam menyambut momen bersejarah itu, Disbud Bali juga merencanakan riset mendalam serta penyusunan buku rekam jejak perjalanan PKB sejak pertama kali digagas pada tahun 1979.

“Jadi memang kita rencanakan juga akan melaksanakan kajian dan pembuatan buku 50 Tahun Perjalanan Pesta Kesenian Bali, apa saja yang sudah terjadi, suka dukanya itu. Pencarian dokumen itu yang akan mungkin menjadi sedikit permasalahan, karena dari tahun 1979 itu sampai sekarang, kita perlu mencari data-data dokumen pendukung daripada perjalanan 50 tahun Pesta Kesenian Bali,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Alit Suryana memberikan apresiasi tinggi terhadap dokumen 11 pokok pikiran rumusan Kawiya Bali dan PWI Bali karena memuat perspektif komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan.

“Masukan-masukan ini karena melibatkan akademisi, kemudian juga dari birokrasi, kemudian seniman, budayawan, dan juga wartawan, tentunya sudah mencakup semua apa yang diharapkan dari pelaksanaan PKB ke depan,” pungkasnya.