TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Wakil Bupati Magelang, Sahid, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menangkal penyebaran hoaks, mencegah kenakalan remaja, dan menjaga stabilitas sosial politik sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Forum Komunikasi Sosial Politik bertema "Mewujudkan Stabilitas Sosial Politik Melalui Kolaborasi, Komunikasi, dan Partisipasi Publik" yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang di Omah Budur, Borobudur, Kamis (30/7/2026).
Sahid menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
"Stabilitas sosial dan politik bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ini adalah fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjaga kondusivitas menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Sahid.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus membangun sinergi melalui tiga strategi utama, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun komunikasi yang terbuka dan inklusif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga stabilitas daerah," ujarnya.
Sahid juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di media sosial.
Baca juga: Imbas Larangan Sampah Organik, KSM di Kulon Progo Kini Harus Bekerja Ekstra
Menurutnya, maraknya informasi yang belum terverifikasi dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, meskipun berbagai informasi negatif banyak beredar di media sosial, kondisi Kabupaten Magelang hingga saat ini relatif aman dan kondusif.
"Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar. Mari bersama-sama menjaga suasana yang damai sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan pembangunan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Selain persoalan hoaks, Sahid juga menyoroti meningkatnya kasus kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran yang melibatkan pelajar dan dipicu tantangan melalui media sosial.
"Fenomena tawuran pelajar menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena pergaulan yang salah atau pengaruh media sosial. Ini membutuhkan kepedulian semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat," ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan berani mengingatkan apabila menemukan perilaku remaja yang berpotensi mengarah pada tindakan negatif.
"Kalau ada anak-anak yang berkeliaran hingga larut malam atau menunjukkan perilaku yang menyimpang, mari kita ingatkan dengan cara yang baik dan libatkan orang tuanya. Kepedulian masyarakat adalah benteng pertama dalam mencegah berbagai persoalan sosial," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahid juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan politik.
"Berpolitiklah secara santun dan dewasa. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai memecah persatuan. Politik harus menjadi sarana untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan menimbulkan konflik," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kabupaten Magelang, Sri Tumini, mengatakan Forum Komunikasi Sosial Politik menjadi wadah mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kondusivitas wilayah.
"Melalui forum ini kami ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan organisasi kemasyarakatan sehingga berbagai persoalan sosial dan politik dapat diantisipasi sejak dini melalui kolaborasi yang kuat," jelas Sri Tumini.
Ia menjelaskan, kegiatan yang diikuti sekitar 50 perwakilan organisasi kemasyarakatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya stabilitas sosial politik sekaligus menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat keamanan, ketertiban, dan partisipasi publik dalam pembangunan Kabupaten Magelang. (*)