TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago, serta Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, Feni, di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang, Kamis (30/7/2026).

Turut mendampingi bupati dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Budhi Hartono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medison, dan Sekretaris BPBD Hasbullah.

Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni strategi mitigasi kawasan gambut dan usulan pembentukan Kantor Daerah Operasi (Daops) Pengendalian Karhutla.

Pada pembahasan strategi mitigasi kawasan gambut, fokus diarahkan pada pemetaan dan upaya pencegahan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Sungai Gelam.

Sementara itu, usulan pembentukan Kantor Daops Pengendalian Karhutla tingkat kabupaten diproyeksikan berlokasi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak secara terpadu.

"Kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui edukasi masyarakat, patroli rutin, deteksi titik api, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta aktif melaporkan temuan titik api kepada aparat atau pemerintah desa setempat.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran.

Untuk menjaga wilayah dari ancaman kabut asap selama musim kemarau 2026, Pemkab Muaro Jambi berkomitmen memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, sektor swasta, dan berbagai elemen masyarakat.

Keberadaan Kantor Daops di Desa Talang Duku diharapkan dapat mempercepat respons penanganan di lapangan sekaligus memperkuat pengawasan di titik-titik rawan.

(*)

Baca juga: Antisipasi Karhutla, Polres Tanjabbar Siapkan 5 Mesin Pompa Air dan 11 Alat Pemadaman