Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kerja sama kebudayaan dengan pemerintah daerah di kawasan aglomerasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Jejaring Kemitraan Kebudayaan Jabodetabek Connected 2026.

Kolaborasi bersama sejumlah pemerintah daerah penyangga yang memiliki keterkaitan sejarah, sosial, dan budaya ini bertujuan melestarikan budaya Betawi, memperluas pertukaran budaya antardaerah, serta menyiapkan program bersama menuju 500 Tahun Jakarta pada 2027.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis, mengatakan identitas Betawi telah tumbuh melampaui batas administratif Jakarta.

Karena itu, pelestariannya memerlukan keterlibatan daerah-daerah yang menjadi bagian dari ekosistem budaya Betawi.

“Setiap pembangunan kota pasti berdampak pada pembangunan kebudayaan. Komponen budaya Betawi tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga tersebar di kawasan aglomerasi. Karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi sangat penting,” kata dia.

Menurut Rano, perjanjian tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam agenda yang terukur, seperti penyelenggaraan pertunjukan bersama, pertukaran pelaku seni, pengembangan ruang budaya, serta pelibatan pelajar dan komunitas.

“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan. Harus ada program konkret yang segera kita laksanakan bersama,” kata dia.

Adapun penguatan jejaring budaya akan berjalan seiring dengan peningkatan konektivitas melalui layanan Transjabodetabek. Keterhubungan antardaerah diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, pelaku seni, dan komunitas untuk mengikuti berbagai kegiatan kebudayaan di kawasan aglomerasi.

Dia berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan daerah penyangga mampu memperkuat ekosistem budaya Betawi sekaligus mendorong pembangunan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jakarta memerlukan kawasan aglomerasi, dan kawasan aglomerasi juga memerlukan Jakarta,” kata Rano.

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menyusun kalender kegiatan yang membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus melibatkan pemerintah daerah penyangga.

Pengalaman peringatan HUT Ke-499 Kota Jakarta menjadi salah satu rujukan. Pemberlakuan tarif transportasi publik Rp1 saat itu mampu meningkatkan mobilitas warga sekaligus kunjungan ke berbagai destinasi di Jakarta.

“Ke depan, kami berharap dukungan dari daerah penyangga agar semakin banyak masyarakat, termasuk pelajar, dapat berkunjung dan mengikuti berbagai kegiatan positif di Jakarta,” kata Rano.