TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Achmad Nurmandi, menyoroti berbagai persoalan yang membayangi pendirian Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurut Nurmandi, pendirian URI harus didahului dengan kajian yang komprehensif. Mulai dari relevansi program, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kemampuan fiskal.
Universitas Republik Indonesia akan berfokus pada pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). Tak hanya itu, URI juga bakal membuka program studi bidang kesehatan dan kedokteran.
Pemerintah pun memproyeksikan URI sebagai bagian dari sistem pendidikan dan pembinaan calon pemimpin pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali,” katanya melalui keterangan tertulis.
"Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru," sambungnya.
Ia memandang pendirian URI justru berpotensi memicu persaingan dalam perekrutan dosen berkualifikasi tinggi. Pasalnya, dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar masih banyak terkonsentrasi di perguruan tinggi besar.
Apabila URI merekrut tenaga pengajar dari perguruan tinggi yang telah ada tanpa strategi penambahan dan regenerasi dosen, pembentukan kampus baru berpotensi menggeser sumber daya, bukan memperluas kapasitas pendidikan nasional.
"Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat,” terangnya.
Persoalan lainnya menyangkut kemampuan APBN dalam membiayai URI. Menurut dia, pembangunan perguruan tinggi baru membutuhkan investasi yang besar.
Anggaran tersebut mencakup penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, perekrutan dosen, pengadaan laboratorium, pemberian beasiswa, hingga biaya operasional.
Tingginya biaya investasi tersebut pun dikhawatirkan memengaruhi ruang fiskal pada program pendidikan, seperti pendanaan penelitian dosen, bantuan perguruan tinggi swasta, peningkatan mutu perguruan tinggi di daerah, hingga Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
"Daripada membangun institusi serupa dari awal, pemerintah dapat memperkuat program studi STEM yang telah tersedia. Infrastruktur, dosen, dan tata kelolanya sudah ada sehingga anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian,” pungkasnya. (maw)
