TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus mengoptimalkan peran diaspora Indonesia di luar negeri sebagai bagian strategi diplomasi ekonomi nasional. 

Langkah ini selaras dengan fokus kebijakan luar negeri pemerintah yang menempatkan diaspora sebagai satu prioritas utama.

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu RI, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, menyampaikan bahwa langkah pendalaman kebijakan diaspora merujuk pada komitmen yang telah ditegaskan dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) pada awal tahun 2026.

"Apa yang disampaikan Pernyataan Pers Menlu Awal Tahun, bahwa salah satu fokus dari Kementerian Luar Negeri juga lebih mengaksentuasi pendalaman mengenai diaspora," kata Tumpal dalam media gathering di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026). 

Tumpal menjelaskan bahwa Ditjen HEKSP Kemlu RI memiliki mandat khusus untuk mengaitkan dan menyinergikan peningkatan peran diaspora tersebut ke dalam kerangka diplomasi ekonomi.

Baca juga: Doctrine UK Summit 2026 Perkuat Diplomasi Pengetahuan Indonesia-Inggris Lewat Riset Diaspora

Melalui diplomasi ekonomi ini, Kemlu berharap diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara dapat menjadi jembatan ekosistem perdagangan, investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif nasional di kancah global.

"Nanti InsyaAllah akan ada perkembangan yang lebih dalam lagi ya, mungkin nanti juga dengan IDP. Tugas kami di HEKSP mengaitkan juga peningkatan peran diaspora ini dalam konteks diplomasi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya.

Baca juga: Tindaklanjuti Kemitraan Indonesia-Rusia, AHY Ajak Diaspora Berperan Kejar Target Ekonomi 8 Persen

Diperkirakan saat ini ada sekitar 8 juta lebih diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara dunia.