Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Program rutilahu menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pelibatan tenaga kerja dan penggunaan material bangunan di wilayah setempat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pada tahun 2026, jumlah RTLH yang akan diperbaiki ditargetkan mencapai belasan ribu unit rumah.
"Awalnya kurang lebih 6.500 atau 6.700 rumah, kemudian dari Menteri Perumahan Rakyat ditambah menjadi 8.000 rumah," ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Rudy Susmanto menjelaskan, selain bantuan dari APBN, Pemkab Bogor juga mengalokasikan anggaran melalui APBD.
Pada APBD murni tahun 2026, pemerintah daerah menganggarkan perbaikan 1.750 unit RTLH. Jumlah tersebut akan kembali ditambah melalui APBD Perubahan sebanyak 2.750 unit rumah.
"Kurang lebih tahun ini kita akan kerjakan 12 sampai 13 ribu RTLH yang merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa dari sisi kemampuan keuangan daerah, program tersebut masih dapat dijalankan dengan baik karena sebagian besar pembiayaan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
Sementara pembangunan yang dibiayai APBD akan dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat.
"Kalau dari sisi keuangan, kekuatan fiskal kita cukup karena 8.000 rumah dibiayai oleh pemerintah pusat. Sementara yang dari APBD dikerjakan bersama-sama masyarakat," jelasnya.
Kendati demikian, Rudy Susmanto juga mengakui jumlah RTLH yang tercatat di Kabupaten Bogor masih lebih banyak dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.
Akan hal itu, penyelesaian seluruh RTLH tidak dapat dilakukan hanya dalam satu tahun anggaran.
"Yang terdata jumlahnya lebih banyak dari yang kita anggarkan. Jadi satu atau dua tahun belum bisa menuntaskan semuanya. Kalau 13 ribu rumah dikali Rp20 juta, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp260 miliar dan itu pun belum bisa menyelesaikan seluruh RTLH yang ada," katanya.
