Oleh: Ahmad Humam Hamid

Belakangan ini, Presiden Prabowo kembali menghidupkan sebuah istilah tua: “Londo Ireng”.

Seperti biasa, ruang publik pun langsung ramai. Ada yang tertawa, ada yang tersinggung, ada yang sibuk menafsirkan kepada siapa istilah itu diarahkan. Silakan saja. Itu memang hak setiap orang.

Tetapi terus terang, saya justru gagal ikut dalam perdebatan itu.

Begitu mendengar istilah “Londo Ireng”, pikiran saya malah membelok sekitar 2.600 kilometer ke arah barat laut. Bukan ke Istana Negara. Bukan pula ke ruang-ruang politik Jakarta. Saya justru terdampar di sebuah kompleks pemakaman tua yang teduh di sudut Kota Banda Aceh: Kerkhof Peucut.

Aneh memang.

Orang lain mendengar “Londo Ireng”, yang terbayang politik. Saya mendengar “Londo Ireng”, yang terbayang batu nisan.

Di sanalah saya pertama kali benar-benar memahami bahwa istilah itu bukan sekadar metafora. Ia pernah memiliki wajah. Pernah memiliki nama. Pernah memiliki keluarga. Pernah mengangkat senapan. Dan akhirnya dimakamkan ribuan kilometer dari tanah kelahirannya.

Selama ini kita mengenal kata londo sebagai sebutan untuk orang Belanda - sosok berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang, dan bermata biru sebagaimana digambarkan dalam buku-buku sejarah.

Baca juga: Prabowo Sebut Wartawan Londo Ireng, Dewan Pers Nilai Presiden Alergi Kritik: Tuduhan Tak Berdasar

Ternyata sejarah jauh lebih kreatif daripada imajinasi kita.

Belanda pernah mendatangkan ratusan pemuda berkulit hitam dari Pantai Emas Afrika Barat - wilayah yang kini menjadi Ghana - untuk menjadi serdadu Kerajaan Belanda di Hindia Belanda.

Dalam literatur sejarah mereka dikenal sebagai Zwarte Hollanders atau Black Dutchmen. Di Nusantara, masyarakat kemudian mengenalnya dengan sebutan yang jauh lebih populer: “Londo Ireng”.

Kalau dipikir-pikir, kolonialisme ternyata sudah mengenal globalisasi tenaga kerja jauh sebelum istilah globalisasi ditemukan. Ketika bangsa-bangsa lain masih sibuk memetakan benua, Belanda sudah merekrut tentara dari Afrika, mengirim mereka ke Asia, lalu menugaskan mereka berperang di ujung barat Sumatra.

Sebuah operasi lintas benua yang, kalau memakai istilah hari ini, mungkin sudah memenuhi syarat disebut rantai pasok global.

Namun, “Londo Ireng” bukanlah tentara bayaran dalam pengertian sederhana. Mereka adalah bagian resmi dari Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), angkatan perang Hindia Belanda yang menjadi tulang punggung ekspansi kolonial Belanda pada abad ke-19.

Yang menarik, keberadaan mereka justru menunjukkan satu kenyataan yang sering luput dari perhatian.

Kerajaan Belanda yang begitu perkasa ternyata tidak cukup percaya diri untuk menaklukkan Nusantara hanya dengan mengandalkan serdadu dari negeri Belanda sendiri.

Mereka membangun sebuah mesin perang multietnis.

Ada orang Belanda.

Ada orang Jerman.

Ada orang Belgia.

Ada orang Swiss.

Ada orang Ambon.

Ada orang Minahasa.

Ada orang Jawa.

Ada orang Madura.

Dan ada pula pemuda-pemuda Afrika dari Elmina yang kemudian dikenal sebagai “Londo Ireng”.

Semua itu menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya proyek politik atau ekonomi. Ia juga merupakan proyek mobilisasi manusia dalam skala global.

Namun, dari sekian banyak medan perang yang pernah mereka datangi, ada satu tempat yang kemudian mengubah semuanya.

Namanya: Aceh.

Di sanalah mesin perang kolonial itu menghadapi ujian terberatnya.

Dan di sanalah pula sebagian “Londo Ireng” mengakhiri hidup mereka.

Kalau hari ini Anda berjalan menyusuri lorong-lorong sunyi Kerkhof Peucut di Banda Aceh, Anda akan menemukan nama-nama seperti Kwakoe, Koffi, Jan Kray, Willem Pieter, dan nama-nama lain yang berasal dari Afrika Barat.

Mereka datang bukan sebagai penjelajah.

Bukan pula sebagai pedagang.

Mereka datang sebagai serdadu sebuah kerajaan yang sedang berusaha menaklukkan sebuah kesultanan kecil di ujung barat Nusantara.

Sebagian gugur diterjang peluru.

Sebagian lagi justru kalah oleh musuh yang lebih mematikan: malaria, kolera, dan disentri.

Kini mereka semua beristirahat dalam diam di bawah rindangnya pepohonan Kerkhof Peucut.

Ironisnya, lebih dari satu abad kemudian, istilah “Londo Ireng” kembali hidup di ruang publik Indonesia. Bedanya, kali ini bukan melalui dentuman meriam atau derap sepatu serdadu, melainkan melalui sebuah pidato.

Tetapi percayalah, kisah “Londo Ireng” yang sesungguhnya baru saja dimulai.

Sebab mereka hanyalah satu keping kecil dari sebuah cerita yang jauh lebih besar - kisah ketika Tanah Aceh memaksa sebuah kerajaan Eropa mengumpulkan pasukan dari tiga benua hanya untuk menaklukkan satu negeri di ujung Sumatra

Kalau “Londo Ireng” adalah salah satu kisah paling menarik dalam Perang Aceh, mereka sesungguhnya bukan tokoh utamanya.

Tokoh utamanya adalah sebuah negeri kecil di ujung barat Sumatra yang selama puluhan tahun memaksa salah satu kerajaan kolonial terbesar di dunia mengerahkan manusia, uang, teknologi, dan logistik dalam skala yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Namanya: Aceh.

Ketika armada Belanda membombardir Kutaraja pada April 1873, mereka membayangkan sebuah ekspedisi militer singkat. Seperti banyak operasi kolonial lain pada abad ke-19, Aceh diperkirakan akan jatuh dalam hitungan minggu.

Sejarah ternyata mempunyai rencana lain.

Mayor Jenderal J.H.R. Köhler justru tewas di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Kekalahan itu mengguncang kepercayaan diri pemerintah kolonial. Operasi yang semula dirancang sebagai ekspedisi kilat berubah menjadi salah satu perang kolonial terpanjang dalam sejarah modern.

Dan semakin lama perang berlangsung, semakin jelas satu kenyataan.

Belanda tidak mungkin menaklukkan Aceh hanya dengan mengandalkan tentara dari negeri Belanda.

Maka mesin perang kolonial itu pun diperbesar.

Datanglah serdadu dari Jawa, Madura, Ambon, Minahasa, Bugis, dan berbagai daerah lain di Nusantara. Hadir pula orang-orang Eropa non-Belanda seperti Jerman, Belgia, dan Swiss. Di antara mereka berdiri para pemuda Afrika Barat yang kita kenal sebagai “Londo Ireng”.

Semakin lama Aceh bertahan, semakin global pula pasukan yang didatangkan untuk menaklukkannya.

Di sebuah sudut kecil di ujung Sumatra, manusia dari tiga benua dipertemukan dalam satu peperangan. Orang Eropa memimpin komando. Orang Afrika bertempur di garis depan. Orang-orang dari berbagai pelosok Nusantara mengenakan seragam yang sama.

Semuanya bergerak di bawah satu panji: Kerajaan Belanda.

Di sinilah Perang Aceh melampaui batas sebuah perang kolonial biasa.

Ia memperlihatkan bahwa kolonialisme bukan hanya global dalam perdagangan dan pelayaran, tetapi juga dalam mobilisasi manusia untuk berperang.

Jika kita menarik garis sejarah lebih panjang, pola semacam ini sesungguhnya telah muncul dalam berbagai bentuk. Kesultanan Utsmaniyah membangun pasukan Janissari yang direkrut dari berbagai bangsa di Balkan. Pada abad ke-19, KNIL menghadirkan sebuah angkatan perang multietnis yang menggabungkan Eropa, Afrika, dan Asia dalam satu struktur militer.

Hari ini bentuknya berubah.

Dunia mengenal perusahaan-perusahaan militer swasta seperti Wagner yang pernah beroperasi dalam berbagai konflik yang berkaitan dengan kepentingan Rusia, atau Blackwater - yang kemudian menjadi Academi - yang menjadi simbol penggunaan kontraktor keamanan oleh Amerika Serikat di Irak.

Tentu sejarah, status hukum, dan fungsi mereka tidak sama dengan KNIL ataupun Janissari. Namun ada satu benang merah yang menarik: negara atau penguasa terus mencari kekuatan bersenjata yang melampaui batas-batas kewarganegaraan.

Perang, rupanya, semakin lama semakin menjadi urusan dunia.

Tetapi Aceh mengajarkan satu pelajaran lain.

Secanggih apa pun organisasi militer yang dibangun Belanda, mereka tetap harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat diangkut dari Eropa ataupun Afrika: pengetahuan lokal, ketahanan masyarakat, keyakinan yang mengakar, serta kemampuan beradaptasi dengan alam Aceh.

Bahkan musuh terbesar KNIL sering kali bukan rencong atau keulewang.

Musuh yang paling mematikan justru datang tanpa suara.

Malaria.

Kolera.

Disentri.

Penyakit-penyakit tropis itu merenggut jauh lebih banyak nyawa daripada banyak pertempuran terbuka. Ribuan serdadu yang selamat dari hujan peluru akhirnya tumbang di barak-barak pengap, jauh dari Amsterdam, jauh dari Elmina, jauh dari Ambon, dan jauh dari Jawa.

Aceh benar-benar berubah menjadi tropische hel - neraka tropis - dalam catatan banyak serdadu kolonial.

Kini, lebih dari satu abad setelah dentuman meriam terakhir menghilang, semua kisah itu berakhir dalam keheningan.

Di Kerkhof Peucut, Banda Aceh.

Di sana, seorang perwira Belanda berbaring tidak jauh dari prajurit Jawa. Beberapa langkah kemudian terdapat makam serdadu Ambon. Di sudut lain, terpahat nama-nama yang berasal dari Pantai Emas Afrika.

Di bawah tanah yang sama, sejarah mempertemukan mereka kembali.

Tidak lagi sebagai komandan dan bawahan.

Tidak lagi sebagai orang Eropa, orang Afrika, atau orang Asia.

Melainkan sebagai manusia yang sama-sama menjadi bagian dari sebuah perang yang melintasi benua.

Barangkali di situlah ironi terbesar Perang Aceh.

Sebuah kesultanan di ujung barat Nusantara memaksa sebuah imperium kolonial mengumpulkan manusia dari tiga benua hanya untuk memenangkan satu peperangan. Jauh sebelum istilah globalisasi menjadi bahasa sehari-hari, Aceh telah lebih dahulu menjadi panggung globalisasi militer.

Dan setiap kali istilah “Londo Ireng” kembali muncul dalam ruang publik Indonesia, saya justru teringat pada lorong-lorong sunyi Kerkhof Peucut.

Sebab di sana, “Londo Ireng” bukan slogan.

Bukan metafora.

Bukan bahan perdebatan.

Mereka adalah nama-nama yang dipahat pada batu nisan.

Saksi bisu bahwa sejarah sering kali jauh lebih rumit, jauh lebih ironis, dan jauh lebih panjang daripada umur sebuah pidato.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.