TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Berikut rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara atau APBD Sultra 2026.
Rincian berikut mencakup pagu dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra hingga Juli tahun ini.
Pendapatan daerah Sultra yang ditargetkan Rp4,06 triliun, terealisasi sebesar Rp2,327 triliun atau 58,58 persen.
Penyumbang utamanya yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Rp1,209 triliun atau 67,98 persen dari target Rp1,778 triliun.
PAD didominasi oleh Pajak Daerah sebesar Rp968,230 miliar atau 70,06 persen dari target Rp1,382 triliun.
Pajak daerah provinsi di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Khusus Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melampaui target Rp118,42 persen yakni Rp107,750 miliar dari target Rp91 miliar.
Baca juga: Menilik 10 Perusahaan Investasi Terbesar di Sulawesi Tenggara: Hilirisasi Nikel Kolaka dan Konawe
Pendapatan jenis ini berupa keuntungan atau dividen yang diterima pemerintah daerah dari investasi modalnya pada perusahaan tertentu seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sedangkan, Belanja Daerah Provinsi Sultra terealisasi 50,68 persen persen sebesar Rp2,04 triliun dari pagu Rp4,075 triliun.
Belanja Pegawai menyerap anggaran terbesar yakni Rp1,355 triliun atau 59,13 persen dari pagu Rp2,292 triliun.
Disusul Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi Rp301,9 miliar atau 40 persen dari pagu anggaran Rp754,820 miliar.
Berbanding terbalik dengan Belanja Modal yang baru terealisasi 9,46 persen atau Rp28,620 miliar dari pagu Rp 302,590 miliar.
Melansir laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengertian Belanja Pegawai adalah kompensasi uang maupun barang kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya.
Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa habis pakai untuk operasional harian atau penyerahan kepada masyarakat.
Belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), obat-obatan rumah sakit daerah, bahan bakar kendaraan dinas.
Belanja jasa seperti listrik, air, internet kantor, jasa kebersihan, belanja pemeliharaan, hingga belanja perjalanan dinas.
Sedangkan, Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintahan untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lain yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja jenis ini seperti pembebasan atau pembelian tanah, pembangunan gedung dan bangunan, infrastruktur jalan, jembatan, serta jaringan air, hingga pengadaan peralatan dan mesin.
Berikut rincian APBD Sulawesi Tenggara 2026, pagu dan realisasinya yang dikutip TribunnewsSultra.com dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu.
Datanya bisa diakses secara terbuka melalui laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Kemenkeu.
Anggaran: Rp4.060.510.000.000
Realisasi: Rp2.378.560.000.000
Persentase: 58,58 persen
A. PAD
Anggaran: Rp1.778.530.000.000
Realisasi: Rp1.209.120.000.000
Persentase: 67,98 persen.
Baca juga: Rincian 129.362 ASN Sulawesi Tenggara: PNS dan PPPK, 13.507 Master-Doktor, Perempuan Paling Banyak
1. Pajak Daerah
Anggaran: Rp1.382.000.000.000
Realisasi: Rp968.230.000.000
Persentase: 70,06 persen.
2. Retribusi Daerah
Anggaran: Rp 239.300.000.000
Realisasi: Rp 109.860.000.000
Persentase: 45,91 persen.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Anggaran: Rp 91.000.000.000
Realisasi: Rp 107.750.000.000
Persentase: 118,42 persen.
4. Lain-Lain PAD yang Sah
Anggaran: Rp 66.230.000.000
Realisasi: Rp 23.270.000.000
Persentase: 35,14 persen.
B. TKDD
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Anggaran: Rp 2.281.980.000.000
Realisasi: Rp 1.165.660.000.000
Persentase: 51,08 persen.
C. Pendapatan Lainnya
Anggaran: Rp0
Realisasi: Rp3.780.000.000
Persentase: 0,00 persen.
1. Pendapatan Hibah
Anggaran: Rp0
Realisasi: Rp 240.000.000
Persentase: 0,00 persen.
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran: Rp 0
Realisasi: Rp 3.540.000.000
Persentase: 0,00 persen.
Anggaran: Rp 4.075.450.000.000
Realisasi: Rp 2.065.570.000.000
Persentase: 50,68 persen.
A. Belanja Pegawai
Anggaran: Rp 2.292.090.000.000
Realisasi: Rp 1.355.290.000.000
Persentase: 59,13 persen.
B. Belanja Barang dan Jasa
Anggaran: Rp 754.820.000.000
Realisasi: Rp 301.900.000.000
Persentase: 40,00 persen.
C. Belanja Modal
Anggaran: Rp 302.590.000.000
Realisasi: Rp 28.620.000.000
Persentase: 9,46 persen.
D. Belanja Lainnya
Anggaran: Rp 725.950.000.000
Realisasi: Rp 379.770.000.000
Persentase: 52,31 persen
1. Belanja Bagi Hasil
Anggaran: Rp 655.600.000.000
Realisasi: Rp 361.500.000.000
Persentase: 55,14 persen
2. Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran: Rp 8.000.000.000
Realisasi: Rp 8.000.000.000
Persentase: 100,00 persen
3. Belanja Bunga
Anggaran: Rp 1.380.000.000
Realisasi: Rp 1.380.000.000
Persentase: 100,00 persen.
4. Belanja Hibah
Anggaran: Rp 50.850.000.000
Realisasi: Rp 8.890.000.000
Persentase: 17,48 persen.
5. Belanja Bantuan Sosial
Anggaran: Rp 50.000.000
Realisasi: Rp 0
Persentase: 0,00 persen.
6. Belanja Tidak Terduga
Anggaran: Rp 10.080.000.000
Realisasi: Rp 0
Persentase: 0,00 persen.
Anggaran: Rp 14.940.000.000
Realisasi: Rp 0
Persentase: 0,00 persen
Baca juga: Penduduk Sulawesi Tenggara 2026: Pria Lebih 35.550 dari Wanita, Kendari Terpadat, Konut Terjarang
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Anggaran: Rp 69.730.000.000
Realisasi: Rp 0
Persentase: 0,00 persen
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Keterangan:
1. Data APBD Murni: anggaran yang ditampilkan mengacu dokumen APBD Utama (awal tahun sebelum ada perubahan/pergeseran anggaran), bukan APBD Perubahan (APBD-P).
2. Realisasi APBD hingga Juli 2026 yang datanya diterima SIKD per 29 Juli 2026.(*)
(TribunnewsSultra.com/Sri Rahayu)
