Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muhammad Rizky, mendesak Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen di Tanah Rencong.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Rizky guna menyikapi kelangkaan serta melonjaknya harga semen di berbagai wilayah Aceh dalam sepekan terakhir.

Ia menilai situasi ini bukan sekadar persoalan dinamika pasar biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, percepatan pemulihan masyarakat pasca-bencana, serta keberlangsungan pembangunan infrastruktur daerah.

“Kelangkaan semen ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang sedang membangun rumah, pelaku usaha konstruksi, hingga proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kepastian pasokan material,” ujar Muhammad Rizky, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, Aceh sebagai daerah yang memiliki industri semen semestinya tidak mengalami persoalan distribusi berkepanjangan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen agar pasokan dapat kembali normal.

Selain itu, Rizky juga meminta Pemerintah Aceh segera memanggil seluruh pemangku kepentingan, mulai dari produsen, distributor, hingga instansi terkait untuk mengidentifikasi penyebab utama kelangkaan tersebut. 

Baca juga: Cuaca Lhokseumawe Hari Ini Berawan, Cek Prediksi untuk Sebagian Aceh hingga 3 Agustus 2026

Apabila ditemukan praktik penimbunan, permainan distribusi, atau tindakan yang merugikan masyarakat, maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi. Pemerintah Aceh harus memastikan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tegasnya.

Tak hanya itu, Muhammad Rizky menegaskan bahwa pihakanya berkomitmen mengawal persoalan ini hingga diperoleh solusi yang memberikan manfaat dan kepastian kepada masyarakat. Karena sektor kontruksi juga berdampak pada perekonomian masyarakat pascabencana.

“Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu membangun sistem distribusi yang lebih efektif agar persoalan serupa tidak terus berulang. Kami akan terus mengawasi perkembangan persoalan ini,” ungkapnya.

“Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan semen di seluruh wilayah Aceh sehingga pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali,” pungkasnya.

Baca juga: Meski Gaji Belum Dibayar, Pemko Lhokseumawe Perpanjang Kontrak Seribuan PPPK