BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah berupaya menggandeng perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan program BPJS Kesehatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi kekurangan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp7 miliar hingga akhir tahun 2026.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat hingga September 2026.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk tiga bulan terakhir tahun ini masih menyisakan kekurangan yang cukup besar sehingga pemerintah daerah harus mencari alternatif sumber pembiayaan.

"​Jadi untuk membayar BPJS itu potensi kekurangannya sekitar Rp 7 miliar, tambahannya. "Nah, 7 miliar ini kalau kami mengandalkan APBD sepertinya sulit. Maka kami bergerak ke berbagai perusahaan," ujar Efrianda, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, ​langkah penggalangan dana dari pihak ketiga tersebut menjadi opsi realistis mengingat keterbatasan kemampuan APBD Bangka Tengah.

Untuk itu Pemerintah daerah telah mengirimkan surat resmi kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bangka Tengah agar menaruh perhatian pada pembiayaan jaminan kesehatan warga melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.

"Dan kami per hari ini kami sudah menyurati berbagai perusaha yang berkegiatan di Bangka Tengah, untuk membiayai BPJS kita," sebutnya. 

Disisi lain, ia menerangkan jika usaha memperkuat ketahanan fiskal daerah jangka panjang dilakukan melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Efrianda mengatakan, optimalisasi penataan aset menjadi sektor andalan dalam mencari peningkatan pendapatan tersebut.

"Kemarin beberapa aset kita sudah ada MoU m dengan investor. Nah, mudah-mudahan itu dapat menambah pembiayaan kita," tutupnya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)