Nopran Marjani: Menteri Sudah Datang Berkali-kali ke Lahat, Program Pusat Mana yang Sudah berjalan?
Welly Hadinata July 31, 2026 04:27 PM

SRIPOKU.COM, LAHAT – Anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Partai Gerindra, Nopran Marjani, meminta Bupati Lahat H Bursah Zarnubi melakukan evaluasi terhadap sejumlah program pembangunan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Nopran, meski beberapa terobosan berhasil diwujudkan, masih banyak program strategis yang belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius.

"Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan Pak Bupati, tentu sudah ada. Persoalan plasma sawit mulai diselesaikan, jalan hauling sudah ditata, Perda Ketenagakerjaan sudah lahir dan Mall Pelayanan Publik sudah berdiri. Itu adalah kerja nyata," kata Nopran, beberapa waktu lalu.

Ia menilai Bupati Lahat telah membuka banyak peluang untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, peluang tersebut dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, masih banyak harapan masyarakat yang belum terjawab, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pertanian.

Nopran juga menyoroti sejumlah proyek yang hingga kini belum selesai dan belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti pembangunan kawasan Ribang Kemambang dan proyek kolam ikan.

"Program-program seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tapi hasilnya malah mangkrak sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan kepala daerah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Justru, menurutnya, Bupati Lahat memiliki jaringan yang kuat hingga tingkat kementerian.

"Menteri sudah datang berkali-kali ke Lahat. Sekarang pertanyaannya, program pusat mana yang benar-benar sudah berjalan? Jangan sampai yang datang hanya seremonial, sementara peluang yang dibuka tidak mampu ditindaklanjuti," ujarnya.

Sebagai contoh, Nopran menyinggung peluang bantuan pembangunan 6.000 unit rumah yang dinilai sangat bergantung pada kesiapan administrasi dari OPD terkait.

Menurutnya, seluruh persyaratan seharusnya sudah disiapkan sebelum Bupati bertemu dengan kementerian agar program dapat segera direalisasikan.

"Jangan sampai Bupati sudah membuka pintu, tetapi OPD belum siap masuk. Jika Bupati dan OPD bisa berjalan seirama, saya yakin lebih banyak program pusat yang bisa dibawa ke Lahat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.