Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka mempertanyakan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sikka, Yoseph Karmianto Eri, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPRD Sikka (Lepo Kulababong), Maumere, Jumat (31/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Yoseph Karmianto Eri menilai penurunan target PAD ini mencerminkan sikap ketidakpercayaan diri dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Baca juga: DPRD Sikka Nilai Ruang Fiskal Daerah Makin Terbatas, Minta Program Prioritas Tetap Berjalan
Di hadapan pimpinan rapat dan jajaran eksekutif, Yoseph Karmianto Eri membeberkan bahwa target PAD Kabupaten Sikka pada TA 2026 awalnya direncanakan sebesar Rp 124 miliar lebih, bahkan sempat dinaikkan lagi sekitar Rp 4 miliar pada KUA-PPAS Perubahan TA 2026.
Namun, pada rancangan KUA-PPAS TA 2027, angka target PAD tersebut justru diturunkan menjadi Rp 123 miliar lebih.
"Dengan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2027, hemat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, adanya sikap pesimistis dan ketidakpercayaan diri Pemerintah untuk menaikan target PAD di Tahun 2027. Dengan demikian, Fraksi PKB meminta Pemerintah menjelaskan atas penurunan target PAD tersebut," tegas Yoseph Karmianto Eri di podium sidang.
Selain persoalan PAD, Yoseph juga mendesak pemerintah daerah menjelaskan langkah strategis terkait penerapan manajemen perencanaan anggaran berimbang demi penyehatan APBD 2027.
Baca juga: DPRD Sikka Minta Kaji Ulang Pembatasan BBM bagi Penunggak Pajak, Berpotensi Picu Konflik Sosial
Tak hanya sektor pendapatan, dalam dokumen yang dibacakannya, Yoseph Karmianto Eri melayangkan tujuh poin pertanyaan mendasar terkait arah alokasi anggaran belanja daerah TA 2027:
1. Beasiswa:Kepastian besaran alokasi anggaran untuk program beasiswa.
2. Rumah Layak Huni:Alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
3. Persiapan PON XXII: Besaran alokasi anggaran dukungan PON XXII, mengingat Kabupaten Sikka ditunjuk menjadi tuan rumah cabang olahraga Sepak Bola Wanita dan Pencak Silat.
4. Puskesmas Tuanggeo: Kelanjutan anggaran pembangunan Puskesmas Tuanggeo di Kecamatan Palue.
5. Gaji PPPK Paruh Waktu: Alokasi anggaran untuk rencana kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
6. Utang BLUD RSUD:Kepastian skema pembayaran utang Pemerintah Daerah kepada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
7. Proyek PLTS: Kesiapan Pemda Sikka menyongsong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Lidi (Kecamatan Palue) dan Desa Semparong (Kecamatan Alok).
Menutup pembacaan pemandangan umum fraksinya, Yoseph Karmianto Eri mengingatkan pemerintah daerah agar setiap rupiah dalam APBD dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
"APBD harus menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat bagi warga masyarakat. Setiap rupiah yang dialokasikan harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat," pungkasnya.
