TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau menilai rencana aksi yang akan dilakukan pengurus provinsi (Pengprov) cabang olahraga, pelatih, dan atlet untuk menuntut pencairan bonus PON XXI Aceh-Sumut 2024 merupakan hal yang wajar.

Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan karena hingga kini bonus yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Riau belum juga dibayarkan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Riau, Amrisal Amir, mengatakan pihaknya memandang positif rencana penyampaian aspirasi tersebut.

Menurutnya, para atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga hanya memperjuangkan hak yang seharusnya mereka terima.

"Kami melihat aksi itu sebagai sesuatu yang positif. Teman-teman hanya menuntut hak mereka. Sangat wajar jika mereka merasa kecewa karena sampai sekarang belum ada kepastian terkait pencairan bonus PON," kata Amrisal kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (31/7/2026)

Ia menjelaskan, KONI Riau selama ini telah berupaya menjembatani persoalan tersebut. Berbagai komunikasi telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau agar bonus atlet segera direalisasikan.

Namun, hingga kini, menurut Amrisal, belum ada kejelasan mengenai waktu pencairan bonus yang telah lama dinantikan para atlet dan pelatih.

"Sudah berkali-kali kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui Dispora. Tetapi sampai hari ini belum juga ada kepastian," ujarnya.

Amrisal menegaskan, perjuangan para atlet tidaklah mudah. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi mengharumkan nama Riau di ajang PON. Karena itu, pemerintah daerah dinilai harus memberikan perhatian serius terhadap hak-hak atlet.

"Atlet sudah berjasa melalui perjuangan yang panjang. Mereka membawa nama baik daerah. Hak mereka seharusnya dipenuhi. Bahkan kalau mengacu pada semangat penghargaan kepada atlet, sebelum keringat mereka kering pun seharusnya hak itu sudah diberikan," ungkapnya.

Selain menyoroti keterlambatan pembayaran bonus, Amrisal juga mengkritisi sistem pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, perlu ada mekanisme yang jelas dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran agar hak atlet tidak terus tertunda.

Ia menilai anggaran seharusnya tidak langsung dialokasikan untuk berbagai kepentingan lain tanpa mempertimbangkan program yang lebih mendesak, termasuk pembayaran bonus atlet.

"Harus ada sistem yang baik. Mana yang menjadi prioritas harus didahulukan. Jangan sampai anggaran dari dinas lain langsung dicairkan, sementara ketika ditanya soal bonus atlet justru dijawab anggarannya tidak ada," katanya.

Amrisal juga berharap proses pengalokasian anggaran dilakukan secara transparan dan adil. Menurutnya, pemerintah dapat membuat daftar antrean pencairan anggaran berdasarkan waktu pengajuan dan tingkat prioritas sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

"Kalau ada sistem antrean yang jelas, semua tahu kapan anggaran mereka diproses. Jangan sampai ada kesan yang didahulukan hanya pihak-pihak tertentu. Kondisi seperti ini tentu membuat atlet terus menunggu tanpa kepastian," ujarnya.

Meski mendukung aksi penyampaian aspirasi, Amrisal mengingatkan agar kegiatan tersebut berlangsung secara tertib, damai, dan bijaksana. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat mengetuk hati para pemegang kebijakan sehingga bonus PON yang telah lama dinantikan segera direalisasikan.

"Kami mendukung teman-teman menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Harapannya para pengambil kebijakan mendengar dan segera mencairkan bonus PON yang memang menjadi hak atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga," ujarnya

Sebelumnya, Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga (cabor), pelatih, dan atlet di bawah naungan KONI Riau kembali menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Riau segera merealisasikan pembayaran sisa bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 yang hingga kini belum juga diselesaikan.

Kekecewaan terhadap belum adanya kepastian pembayaran membuat para insan olahraga Riau menyiapkan dua agenda aksi sebagai bentuk desakan kepada pemerintah daerah.

Aksi pertama dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/8/2026) di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau. Dalam aksi tersebut, para pengurus cabor, pelatih, dan atlet akan meminta penjelasan langsung mengenai kepastian pencairan bonus yang selama ini hanya disertai janji.

Selanjutnya, aksi kedua akan digelar pada Minggu (9/8/2026) di kawasan Stadion Utama Riau, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Riau. Aksi ini diharapkan menjadi pengingat kepada pemerintah daerah agar segera memenuhi hak para atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Riau di ajang PON.

Pelatih senior cabang olahraga senam Riau, Ahmad Marcos, mengatakan perjuangan untuk memperoleh hak atlet dan pelatih tidak akan berhenti sampai bonus tersebut benar-benar dibayarkan.

Menurutnya, bonus yang dijanjikan pemerintah merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan atlet yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi meraih prestasi bagi daerah.(

Tribun Pekanbaru/Budi Rahmat)