BANGKAPOS.COM-- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan penting untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
Menurut Budi, persoalan kekurangan gizi bukan hanya terjadi pada kelompok tertentu, tetapi telah menjadi salah satu tantangan besar kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.
Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat koordinasi terkait perbaikan tata kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait turut hadir, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.
Budi mengatakan, dari perspektif Kementerian Kesehatan, persoalan gizi memiliki kaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan masyarakat.
"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program (MBG) ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai," kata Budi.
Baca juga: Tak Ada Lagi Kata Maaf, Rizky Billar Seret 6 Akun Penyebar Isu Asila Maisa ke Jalur Hukum
Dalam rapat tersebut, Budi turut memaparkan kondisi gizi masyarakat berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.
Ia menyebut empat desil terbawah atau sekitar 40 persen populasi masyarakat Indonesia mengalami persoalan kekurangan gizi.
"Kalau satu desil itu 10 persen, 28 juta (jiwa). Empat desil itu 100 juta masyarakat Indonesia, data Susenas kita terakhir, itu kekurangan gizi 112 juta (orang). Itu nomor satu," ujar Budi.
Menurut Budi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan gizi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Program MBG, kata dia, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan makanan yang lebih bergizi.
Selain kekurangan gizi pada masyarakat secara umum, Budi juga menyoroti persoalan stunting atau tengkes pada anak balita.
Ia menyebut angka stunting saat ini masih berada di kisaran sedikit di bawah 20 persen dari sekitar 25 juta balita di Indonesia.
Budi menekankan bahwa persoalan gizi pada masa balita tidak boleh dianggap sepele.
Kekurangan asupan gizi pada periode awal kehidupan dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia dini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Program ini sangat bagus di mata Kementerian Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus," ungkap Budi.
Persoalan gizi juga tidak hanya ditemukan pada kelompok balita.
Budi mengungkapkan hasil program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah menunjukkan banyak anak usia sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA, mengalami kekurangan gizi.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena anak-anak usia sekolah membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan sekaligus aktivitas belajar.
Namun, Budi juga memberikan catatan bahwa persoalan gizi di Indonesia memiliki dua sisi.
Di sejumlah wilayah perkotaan, misalnya, pemerintah juga menemukan anak usia SMA hingga orang dewasa yang mengalami kelebihan gizi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan makanan, tetapi juga ketidakseimbangan pola konsumsi dan nutrisi.
Budi menilai keberhasilan Program MBG dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap sektor kesehatan.
Dengan memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, pemerintah diharapkan dapat membantu menekan berbagai persoalan kesehatan yang berakar dari masalah gizi.
MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok sasaran lainnya.
Selain aspek kesehatan, pelaksanaan MBG juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha dan rantai pasok pangan lokal.
Meski demikian, program tersebut juga terus mendapat perhatian dan sorotan publik.
Besarnya kebutuhan anggaran, tata kelola pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana menjadi sejumlah hal yang menjadi bahan diskusi.
Di tengah berbagai perdebatan tersebut, Kementerian Kesehatan tetap memandang MBG sebagai program strategis dalam menghadapi persoalan gizi.
Budi menegaskan, apabila program tersebut dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek.
Perbaikan gizi sejak usia dini diyakini dapat menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Karena itu, pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola MBG.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program berjalan efektif sekaligus menjawab persoalan gizi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
