BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan mulai menerapkan metodologi baru dalam pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Perubahan metode tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi literasi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Metodologi baru itu menjadi pembahasan utama dalam Workshop Perhitungan IPLM dan TGM yang digelar di Aula Kantor Dispersip Kalsel, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan diikuti kepala dinas perpustakaan beserta jajaran dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan dibuka Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni.

Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Irhamni, mengatakan tahun 2026 merupakan tahun kedua penerapan metodologi baru dalam pengukuran kedua indeks tersebut.

Menurutnya, metode terbaru tidak lagi hanya bertumpu pada data administratif, tetapi juga menilai kondisi riil berbagai jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, hingga perpustakaan khusus.

“IPLM disusun berdasarkan dua dimensi, yakni kepatuhan dan kinerja. Penilaiannya meliputi aspek koleksi, sumber daya manusia, tata kelola, hingga pelayanan perpustakaan. Seluruh indikator tersebut akan berkorelasi dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat,” ujar Irhamni.

Ia menjelaskan, perubahan metodologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih objektif sehingga menjadi acuan dalam menyusun program peningkatan literasi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat nilai IPLM sebesar 25,16, dengan dimensi kepatuhan sebesar 0,280 dan dimensi kinerja sebesar 0,246.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni, mengatakan penerapan metodologi baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan literasi di Kalimantan Selatan melalui penyusunan rekomendasi yang berbasis data.

Menurutnya, hasil pengukuran IPLM dan TGM tidak hanya menjadi indikator capaian pembangunan literasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Melalui workshop tersebut, Dispersip Kalsel berharap seluruh kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengumpulan data sehingga proses pengukuran IPLM dan TGM dapat berjalan lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan pedoman Perpustakaan Nasional. (AOL)