data tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, termasuk memetakan kebutuhan rantai pasok berbagai komoditas.

Cirebon (ANTARA) - Rompi hitam bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi” menjadi penanda kehadiran negara di antara deretan rumah di pelosok Kampung Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Untuk sampai ke rumah warga, Widi Nugroho (42), petugas sensus, harus lebih dulu menaklukkan jalan sempit dan terjal.

Pada Selasa (28/7), ANTARA mengikuti langkah Widi sebagai petugas pencacah lapangan Sensus Ekonomi 2026. Ia mendapat amanah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon untuk menghimpun data yang nantinya menjadi pijakan negara dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

Riwayat penyakit jantung membuatnya harus mengukur kemampuan fisik. Sepeda motor pun tak selalu dapat menjangkau permukiman, sehingga di beberapa titik perjalanan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Langkah sang petugas akhirnya berlabuh di rumah Jaenab (51), yang menyambut kedatangannya dengan senyum ramah. Jarak antara negara dan warganya melebur di selembar tikar plastik biru yang digelar seadanya.

Tak berselang lama, ia mengeluarkan ponselnya. Pada layar gawai itu terpasang FASIH, aplikasi digital yang digunakan petugas untuk metode wawancara tatap muka.

Widi tidak langsung membuka daftar pertanyaan. Ia mengawali percakapan dengan menanyakan kabar dan aktivitas sehari-hari.

Akrab

Pintu kayu bercat hijau di rumah Jaenab tampak mulai lapuk. Dindingnya masih kokoh, meski terdapat retak rambut dan atap yang masih bocor saat hujan.

Dengan duduk di alas tikar plastik, Widi mulai mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, kondisi bangunan, sumber energi, hingga kepemilikan aset. Dari percakapan tersebut terungkap kehidupan Jaenab yang bertahan dalam keterbatasan.

Ia mengandalkan pekerjaan serabutan membantu mengurus kebun warga dengan upah sekitar Rp50 ribu setiap kali mendapat panggilan. Saat pekerjaan sepi, ia menghemat pengeluaran, memanfaatkan hasil pekarangan, bahkan terkadang menerima beras sebagai imbalan bekerja.

“Disyukuri saja, biasanya bantu-bantu mengurus kebun warga lain. Bisa dibilang buruh serabutan,” kata Jaenab kepada ANTARA.

Sejak suaminya meninggal sekitar delapan tahun lalu, Jaenab tinggal bersama seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mental. Delapan anaknya yang lain telah berkeluarga dan sesekali membantu biaya hidup sesuai kemampuan mereka.

Semua informasi itu dicatat Widi dengan sabar. Bahkan saat menanyakan aset, ia menyelipkan candaan, “Punya emas berapa kilo, Bu?” yang langsung disambut tawa.

Suasana hangat memang sengaja dibangun. Baginya, pertanyaan mengenai penghasilan, pengeluaran, hingga kepemilikan harta akan lebih mudah dijawab ketika responden merasa nyaman.

Jaenab mengaku baru mengetahui adanya Sensus Ekonomi setelah didatangi Widi. Meski demikian, ia tidak keberatan memberikan seluruh informasi karena menganggap pendataan tersebut merupakan bagian dari tugas negara yang patut didukung.

Menurut dia, pendataan seperti itu penting agar pemerintah memiliki gambaran kondisi masyarakat secara utuh sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

“Penting, biar kalau pemerintah mau ngasih bantuan, tahu nama si A atau si B-nya secara akurat, tepat sasaran,” ujarnya.

Pengabdian

Sensus di Kelurahan Argasunya ini tanpa sengaja mempertemukan dua perempuan pejuang. Widi menjadi perpanjangan tangan pencari fakta murni, sementara Jaenab adalah potret nyata subjek yang perlu dilindungi dan disejahterakan oleh negara.

Widi sangat ingin data riil yang disisirnya susah payah ini, berujung pada kebijakan pengentasan kemiskinan yang presisi.

“Seandainya saya orang kaya, rasanya ingin langsung membantu mereka yang rumahnya hanya disekat kain,” kata Widi dengan suara lirih. Empatinya tumbuh secara organik melampaui batas kewajibannya sebagai petugas lapangan.

Meski begitu, sulit membayangkan bahwa perempuan tersebut pernah menangis dan berniat menanggalkan rompinya ketika pertama kali menelusuri Kampung Benda Kerep beberapa pekan sebelumnya.

Ia bercerita, mentalnya sempat terguncang saat pertama kali menjejakkan kaki di kawasan ini, ia menangis di bawah sebuah menara pemancar telekomunikasi.

“Allahu Akbar, ini ke mana arahnya?” batinnya kalut saat itu. Ia sempat tertinggal dari rombongan. Keinginan untuk menyerah dan mengembalikan seragam sensus ini sempat terlintas kuat di kepalanya.

Sang suami bahkan sudah memberinya kebebasan untuk mundur. Namun, Widi mengingat kembali amanah yang diembannya.

Solusi akhirnya datang dari sang keponakan. Pemuda yang bekerja paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup itu bersedia mengantarnya setiap siang. Widi pun merogoh kocek pribadinya untuk ongkos bensin ojek.

Widi sejatinya bukanlah aparatur negara dengan gaji berlebih. Di luar rompi sensusnya, ia adalah guru honorer Raudhatul Athfal (RA) di Kota Cirebon yang telah mengabdi 23 tahun. Dedikasinya bertepuk sebelah tangan dengan kesejahteraannya.

Honor bulanannya hanya Rp589 ribu, tak sampai seperempat dari upah minimum. Ironisnya, untuk biaya ojek saja dia bisa mengeluarkan uang Rp400 ribu dalam sebulan.

Pekerjaan sebagai petugas sensus ini adalah jalan logisnya untuk bertahan. Upah dari negara menjadi penyambung napas keluarga, sekaligus penopang biaya kuliah putri sulungnya di sebuah akademi keperawatan.

Sebagai petugas, ia berkewajiban untuk menggali data 430 responden yang tersebar di RT 1-3 di RW 11 Kampung Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.

Integritas pendataan benar-benar dijaga oleh Widi. Di Benda Kerep, ia menemukan banyak rumah permanen mewah yang kosong melompong. Pemiliknya merantau menetap ke Jakarta sebagai pekerja usia produktif.

Widi mencatat kondisi itu sesuai fakta. Ia menolak mengarang angka fiktif sekadar untuk memuluskan laporan ke atasan. Realitas sosiologis warga desa yang melakukan urbanisasi direkamnya secara akurat.

Perjalanan menyusuri Benda Kerep tidak melulu bercerita tentang keletihan. Selepas waktu zuhur, udara desa ini selalu dipenuhi lantunan muratal Al-Quran yang menggema dari mushala dan pondok pesantren.

Bagi Widi, suasana religius itu laksana oase penyembuh. Rasa lelahnya menguap melihat anak-anak kecil yang sudah mondok hidup mandiri. Adab mereka sangat memuliakan tamu yang datang dari luar.

Setiap Widi melintas, para santri kecil itu berbaris rapi. Mereka menyodorkan tangan untuk bersalaman, lalu bergegas membentangkan karpet tanpa disuruh. Pemandangan akhlak mulia ini amat mahal nilainya di era sekarang.

Kekuatan kultural inilah yang membuat Widi bertahan merampungkan tugas beratnya. Penolakan kecil dari satu dua warga yang apatis terhadap pendataan bisa ia hadapi dengan ketenangan jiwa yang mapan.

Pengalaman paling menegangkan justru terjadi di wilayah lain. Baru turun dari motor, ia langsung dimarahi seorang warga tanpa sempat memperkenalkan diri.

Alih-alih membalas, Widi memilih diam. Ia membiarkan emosi warga mereda. Tak lama kemudian, seorang tetangga menghampiri dan menawarkan bantuan memberikan informasi yang diperlukan. Perempuan ini percaya, sikap tenang sering kali menjadi jalan keluar terbaik.

Kemampuan berkomunikasi sebenarnya telah lama ia pelajari. Widi terbiasa menghadapi berbagai karakter orang tua murid. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga aktif memimpin kegiatan pengajian.

Pengalaman itulah yang membantunya memahami bahwa setiap orang membutuhkan pendekatan berbeda.

Keberadaan Jaenab pun, kata dia, sangat membantu pekerjaannya karena bisa menjadi jembatan penghubung agar warga mau menerimanya dan menyampaikan data secara jujur.

Sebelum memulai pendataan setiap hari, Widi selalu memanjatkan doa agar pekerjaannya lancar dan warga bersedia menerima kehadirannya dengan baik.

“Saya selalu minta dimudahkan dan semoga hati responden dilunakkan supaya menerima saya,” katanya.

Setelah menyusuri lorong-lorong sempit Kampung Benda Kerep, Widi pun kini beranjak ke rumah Alan Duslan, salah satu warga yang ikut berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026.

Alan mengaku sudah terbiasa menerima petugas pendataan, mulai dari sensus penduduk, pertanian, hingga kini Sensus Ekonomi 2026.

Meski belum sepenuhnya memahami manfaat nyata dari data yang berulang kali diminta pemerintah, ia tetap menerima petugas, menjawab seluruh pertanyaan, serta mempersilakan rumahnya didokumentasikan.

Alan menilai masyarakat perlu memberikan informasi secara terbuka agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai kondisi ekonomi warga, sehingga kebijakan dan berbagai program dapat disusun lebih tepat sasaran.

“Pendataan penting. Karena pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat,” katanya.

Menangkal keraguan

Di balik pertanyaan mengenai keluarga, usaha, pendapatan, dan pengeluaran, Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cirebon menghadapi tantangan lain yang tak kalah penting, yakni membangun kepercayaan masyarakat.

Di lapangan, petugas masih menjumpai warga yang khawatir jawaban mereka akan berkaitan dengan pajak atau mempengaruhi posisi dalam data kesejahteraan sosial.

Kekhawatiran itu diperkuat oleh beredarnya informasi keliru di media sosial, yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan penetapan pajak maupun perubahan desil kesejahteraan.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Menurut dia, BPS hanya bertugas mengumpulkan data statistik, sedangkan urusan perpajakan berada pada instansi yang berwenang.

“Selama ini BPS ketika mendata tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Sama sekali tidak ada,” kata Samiran kepada ANTARA.

Menurut dia, desil merupakan urutan relatif kondisi ekonomi masyarakat yang diperbarui melalui mekanisme dan pengolahan data tersendiri.

Oleh karena itu, perubahan desil tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini masih berada pada tahap pendataan, verifikasi, dan validasi.

Jaga akurasi

Samiran menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya.

Selain menghimpun informasi pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, pendataan kali ini mengintegrasikan sektor pertanian serta kondisi keluarga sehingga menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif.

Menurut dia, data tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, termasuk memetakan kebutuhan rantai pasok berbagai komoditas.

Sebagai contoh, data jumlah pelaku usaha kuliner tahu gejrot beserta kebutuhan bahan bakunya dapat menjadi dasar perencanaan pasokan agar harga tetap stabil.

Hingga akhir Juli 2026, BPS Kota Cirebon telah mendata 103.246 responden atau 70,75 persen dari target 145.922 responden yang terdiri atas keluarga dan unit usaha.

Pendataan terhadap usaha besar hampir selesai dengan capaian 114 perusahaan dari target 118 perusahaan. Pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, petugas telah mendata 16.593 usaha atau 92,08 persen dari target 18.021 usaha.

Sementara itu, pendataan keluarga mencapai 48.007 responden dari target 105.117 responden. Samiran mengatakan capaian pada kelompok ini bergerak lebih lambat karena petugas masih harus memastikan keberadaan sejumlah keluarga yang telah berpindah domisili, tetapi masih tercatat dalam data administrasi.

“Dari capaian itu, Kota Cirebon sementara berada di peringkat kelima tercepat dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.

Pijakan

Untuk menyelesaikan pendataan tersebut, BPS Kota Cirebon menerjunkan 232 petugas yang terdiri atas 229 petugas lapangan hasil rekrutmen dan tiga pegawai organik. Sebanyak 27 orang di antaranya bertugas sebagai pengawas.

Setiap petugas rata-rata menangani enam hingga tujuh Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setara RT.

Sebelum turun ke lapangan, BPS menyiapkan daftar awal sekitar 124 ribu calon keluarga dan unit usaha yang berasal dari integrasi Sensus Ekonomi 2016, Pendataan Lengkap UMKM 2023, serta data administrasi sejumlah kementerian.

Seluruh daftar tersebut kemudian dimutakhirkan untuk menghapus data ganda, usaha yang sudah tutup, maupun menambahkan usaha baru.

Ketua Tim Pelaksana Pendataan Sensus Ekonomi 2026 BPS Kota Cirebon Ujang Maulidin menjelaskan petugas terlebih dahulu memverifikasi keberadaan keluarga dan status usaha sebelum melakukan wawancara mengenai karakteristik usaha, tenaga kerja, aset, pendapatan, pengeluaran, sumber permodalan, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga status badan hukum.

Pendataan mencakup seluruh jenis usaha. Bahkan bangunan kosong tetap dicatat untuk mencegah wilayah terlewat atau tercatat ganda.

Untuk menjaga kualitas data, seluruh petugas mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi, materi sensus, dan teknik wawancara.

Jika menemui penolakan, petugas melakukan kunjungan berulang sesuai prosedur sebelum kasus tersebut ditangani bersama pengawas.

Seluruh data kemudian diperiksa, divalidasi, dan dianalisis secara berlapis sebelum dipublikasikan.

Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu bertujuan memotret struktur perekonomian nasional dan daerah.

Di Kota Cirebon, hasil sementara menunjukkan sektor perdagangan menjadi kegiatan ekonomi yang paling dominan, disusul akomodasi dan makan minum, industri, transportasi dan pergudangan, serta pertanian.

Seiring berkembangnya ekonomi digital, pendataan kini mencakup penggunaan QRIS, usaha berbasis daring, dan berbagai model bisnis baru yang belum banyak dijumpai satu dekade lalu.

Dengan sisa waktu pendataan lapangan yang terus berjalan hingga akhir Agustus 2026, kerja keras para pahlawan data di Kota Cirebon ini diharapkan mampu menghasilkan potret ekonomi yang jujur dan akurat.

Data memang benda mati. Namun keputusan yang lahir dari data menentukan hidup banyak orang. Di situlah Sensus Ekonomi 2026 menemukan makna paling pentingnya, yakni memastikan pemerintah tidak mengambil keputusan dengan peta ekonomi yang keliru.