SURYA.CO.ID, PONOROGO - Dampak musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Ponorogo.
Setelah sebelumnya terjadi di kawasan SMAN 1 Jenangan, kini kekeringan juga melanda Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menyalurkan bantuan air bersih bagi warga.
BPBD Ponorogo mulai melakukan distribusi air bersih ke Dusun Bungur setelah menerima laporan dan melakukan asesmen di lokasi.
"Iya yang Munggu (Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal) mulai dropping setelah sebelumnya asesment," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, Sabtu (1/8/2026).
Masun menjelaskan, BPBD telah menyalurkan sekitar 5.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak.
Baca juga: Nasib Satpam Fiktor Semakin Mujur, Dari Diintimidasi Polisi Pengendara Alphard hingga Masuk Acara TV
Untuk sementara, distribusi air dijadwalkan berlangsung satu kali setiap pekan sambil memantau perkembangan kondisi di lapangan.
Keputusan tersebut diambil karena hasil asesmen menunjukkan sumber air di wilayah itu masih tersedia, tetapi debitnya belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga.
"Jadi posisinya adalah sumber air ada tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Dukuh Bungur, Mungku, Kecamatan Bungkal," terangnya.
Meski kekeringan mulai meluas, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum mengubah status kebencanaan.
Masun yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mengatakan status kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berada pada level Siaga Bencana.
"Apakah nanti akan ada perubahan status dari Siaga ke Tanggap misalnya, itu akan kita lihat nanti perkembangannya," papar Masun saat dihubungi.
Menurutnya, BPBD telah memetakan sekitar 10 hingga 15 titik yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau.
Apabila sebagian besar titik tersebut benar-benar mengalami krisis air, status siaga berpeluang dinaikkan menjadi Tanggap Darurat.
"Separuhnya saja menjadi kenyataan, kita mungkin sudah akan menaikkan statusnya ke Tanggap. Tapi sejauh ini kan masih baru dua titik laporan. Saya pikir itu ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan selama 90 hari.
Status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga akhir September 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
