TRIBUN-TIMUR.COM ,MAKASAR  - Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai menerapkan pemilahan sampah sejak 1 Agustus 2026 mendapat dukungan dari pelaku industri perhotelan. 

Melalui Seminar dan Exhibition Badan Pimpinan Daerah Indonesia Housekeepers Association (IHKA) Sulawesi Selatan, hotel dan restoran didorong menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Seminar bertajuk Green Smart and Clean itu digelar di Aston Makassar Hotel and Convention Center, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema tata kelola housekeeping yang strategis untuk harmoni ekologi melalui pengelolaan limbah organik terpadu.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, isu pengelolaan sampah kini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota.

Tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pariwisata berkualitas.

Menurut mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Makassar ini, sektor pariwisata akan semakin berkembang jika mampu menghadirkan kota yang bersih, nyaman, aman, dan tertib bagi wisatawan.

Baca juga: Berlaku Hari Ini: Hanya Residu Diangkut ke TPA, Lurah Gunung Sari Ingatkan Warga Pilah Sampah

"Okupansi hotel yang tinggi akan mendorong perputaran uang di Kota Makassar. Karena itu pemerintah harus melihat ini sebagai peluang dengan menghadirkan lebih banyak event berkualitas untuk menarik wisatawan datang ke Makassar," kata alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angakatan 12 ini saat membuka seminar.

Pria kelahiran Makassar 17 November 1978 ini menyebut dalam waktu dekat Makassar akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda berskala nasional.

Mulai Konferensi Musik Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan hingga rangkaian Rockin Celebes dan Festival F8.

Menurut  Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini besarnya agenda tersebut harus diimbangi dengan kesiapan destinasi, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan.

"Kepariwisataan yang berkualitas itu bukan hanya soal banyaknya wisatawan yang datang. Tapi bagaimana kita menjamin keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, termasuk kebersihan kota," ujar alumnus SMAN 2 Makassar.

Putra Hakamuddin Djamal, birokrat senior Sulawesi Selatan, ini menilai seminar yang digelar IHKA sangat relevan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Makassar mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya.

Apalagi, lanjut Hendra, limbah yang dihasilkan hotel dan restoran memiliki kontribusi cukup besar terhadap volume sampah di Kota Makassar sehingga membutuhkan keterlibatan aktif pelaku usaha.

"Kita tahu limbah sampah yang dihasilkan dunia usaha, khususnya hotel dan restoran, cukup signifikan. Hari ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga dukungan nyata asosiasi terhadap program pemilahan sampah," katanya.

Hendra bahkan mengapresiasi langkah Hotel Claro Makassar yang telah lebih dulu menerapkan pemilahan sampah sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

Menurutnya, langkah itu menunjukkan dunia usaha mampu menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah.

"Semalam saya dikirimi video oleh Ketua PHRI bahwa Hotel Claro ternyata sudah melakukan pemilahan sampah lebih dulu. Ini menjadi penyemangat karena dunia usaha ikut bergerak mendukung program pemerintah," ucapnya.

Ia mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar juga akan mengubah sistem penilaian hotel dan restoran yang selama ini hanya berfokus pada aspek kebersihan.

Ke depan, pengelolaan sampah akan menjadi salah satu indikator dalam pemberian apresiasi kepada hotel dan restoran.

"Nanti bukan hanya kebersihannya yang kita nilai, tetapi bagaimana mereka mengelola sampahnya. Apakah pemilahan sampah benar-benar dijalankan atau tidak," jelas Hendra.

Sementara itu, Ketua PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga meminta seluruh hotel dan restoran tidak menganggap kebijakan pemilahan sampah sebagai beban tambahan.

Menurut CEO Phinisi Hospitality Indonesia, perusahan yang menaungi jaringan hotel Claro, pengalaman Hotel Claro menunjukkan pengelolaan sampah justru mampu menekan biaya operasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

"Jangan dijadikan himbauan pemerintah ini sebagai sesuatu yang menyusahkan. Justru biaya membuang sampah secara campur itu lebih tinggi dibanding ketika kita mengelolanya dengan cara dipilah," kata pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara 11 Juli 1967 ini. 

Wakil Ketua Apindo Sulsel ini mengatakan Hotel Claro telah menjalankan sistem pemilahan sampah sejak dua bulan lalu sehingga sudah siap ketika kebijakan pemerintah mulai diberlakukan pada 1 Agustus.

Anggiat menjelaskan sampah yang dipilah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

"Ketika kita bermitra dalam pilah-pilih sampah, ternyata ada ekosistem ekonomi di sana. Ada manfaat buat hotel, membuka peluang kerja, sekaligus menjadi tanggung jawab moral kita menjaga lingkungan," ujarnya.

Mantan Wakil Bendahara PSM ini menegaskan PHRI Sulsel mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Makassar dan mengajak seluruh pelaku usaha mengikuti langkah serupa.

"Saya minta hotel, restoran, dan industri lainnya jangan ngomel dengan aturan ini. Ini sesuatu yang sangat baik, lebih hemat, dan PHRI mendukung penuh," tegas mantan GM Hotel Clarion Makassar ini.

Ketua Panitia Seminar, Hari Setiawan, mengatakan seminar tersebut sebenarnya telah dirancang sejak tahun lalu sebagai bagian dari program keberlanjutan di lingkungan industri perhotelan.

Ia mengaku tema pengelolaan sampah dipilih karena ingin membekali seluruh tenaga housekeeping agar memiliki kemampuan mengelola limbah organik secara mandiri.

"Kami ingin semua hotel melakukan hal yang sama, yaitu pilah-pilih sampah. Ini bukan hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi departemen housekeeping," katanya.

Dalam seminar tersebut, peserta juga mendapatkan praktik pengolahan sampah organik menjadi eco enzyme, kompos, hingga pupuk yang telah diterapkan di sejumlah hotel.

Hari berharap pengalaman tersebut dapat menjadi contoh bagi hotel lain agar mampu menerapkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan masing-masing.

"Intinya semua hotel harus mengikuti aturan pemerintah. Sosialisasi seperti ini harus terus dilakukan agar menjadi budaya di industri perhotelan," katanya. (*)