TRIBUNKALTIM.CO - Besarnya arus investasi yang masuk ke Kalimantan Utara dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan konsep Sinergi Kaltara, sebuah program yang dirancang untuk menghubungkan kebutuhan industri dengan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM tidak lagi hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri, terutama di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengatakan daerah memiliki modal besar untuk mewujudkan keterhubungan tersebut, baik dari sisi investasi maupun jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang.
Menurutnya, Kaltara memiliki sekitar 51.840 pelaku UMKM dan kawasan industri Tanah Kuning seluas sekitar 10.100 hektare. Namun hingga kini, kedua potensi tersebut belum saling terkoneksi secara optimal.
Baca juga: Apresiasi Nasional untuk Bulungan, PGM Award 2026 Soroti Komitmen Tingkatkan Mutu Guru Madrasah
Karena itu, Pemprov Kaltara mengambil peran sebagai penghubung agar investasi yang terus meningkat dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Denny mengatakan permasalahan utama saat ini adalah belum adanya konektivitas antara kebutuhan kawasan industri dengan kemampuan pelaku UMKM lokal.
"Permasalahannya ini belum terhubung ke kawasan industri Tanah Kuning. Ini yang harus kita jembatani," kata Denny kepada TribunKaltara.com, Sabtu (1/8/2026).
Ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memunculkan enclave economy, yakni ketika investasi tumbuh besar tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, nilai investasi di Kaltara meningkat signifikan dari sekitar Rp11 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp30 triliun hingga Rp39 triliun.
Baca juga: Korwil SPPG Pastikan 15 Dapur Makan Bergizi Gratis di Nunukan Tetap Beroperasi
Namun, peningkatan tersebut belum sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menurutnya hanya sekitar 3,2 persen.
"Uangnya ke mana? Kami meyakini uang ini larinya ke luar Kaltara. Masih dari Jawa, Sulawesi, mungkin juga dari Kaltim dan sebagainya," ujarnya.
Bangun Platform UMKM dan Industri
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltara tengah menyiapkan sebuah platform yang mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kapasitas pelaku UMKM.
Melalui sistem itu, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan barang maupun jasa secara rinci, mulai dari jenis produk, volume, standar kualitas hingga nilai transaksi.
"Misalnya mereka butuh daging sekian ton, nilainya sekian, standarnya sekian. Muncul daftar UMKM yang sudah memenuhi persyaratan. Kita punya UMKM, kalau ketemu transaksinya di situ," jelasnya.
Baca juga: Polisi Bergerak Cepat Selidiki Penyebab Kebakaran KM Prince Soya di Pelabuhan Samarinda
Denny mengatakan pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas UMKM agar mampu memenuhi standar industri sehingga perusahaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemasok dari luar daerah.
"Tugas kita bagaimana pelaku UMKM kita ini standarnya kita naikkan. Paling tidak mereka bisa bersaing dengan pasar lain dan mempunyai nilai jual," tuturnya.
Perputaran Uang Diharapkan Tetap di Kaltara
Menurut Denny, semakin banyak kebutuhan industri dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, maka semakin besar pula perputaran uang investasi yang bertahan di Kalimantan Utara.
Dampaknya diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan inflasi, sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
"Kalau perputaran uang nilai investasi tadi ada di Kaltara, saya yakin perekonomian pasti semakin bagus, inflasi bisa kita tekan, tingkat pengangguran pasti bisa kita tekan dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Live ANTV! Link Nonton Indonesia All Star vs Aston Villa Malam Ini Jam 19.00 WIB dan Daftar Pemain
Target UMKM Go International
Sinergi Kaltara tidak hanya diproyeksikan memenuhi kebutuhan kawasan industri Tanah Kuning.
Dalam jangka panjang, Pemprov Kaltara ingin mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar internasional.
Menurut Denny, Kaltara memiliki kekayaan bahan baku dan letak geografis yang strategis sehingga produk lokal memiliki peluang besar meningkatkan nilai tambah sebelum dipasarkan.
"Kita ini melimpah. Kita tidak harus mikirin bahan baku lagi. Sebetulnya bahan baku itu baliknya nanti jadi barang jadi. Kita beli mahal, harusnya sudah kita kemas jadi produk yang punya daya jual," jelasnya.
Ia bahkan menilai pelaku UMKM Kaltara sudah saatnya membidik pasar global.
Baca juga: Sungai Surut Akibat Kemarau, Distribusi Alat Tulis ke SMPN 3 Long Pahangai Mahulu Terhambat
"UMKM kita tidak usah main di nasional lagi, mainnya di internasional," tegasnya.
Siapkan Regulasi dan Forum Kolaborasi
Untuk merealisasikan konsep tersebut, Pemprov Kaltara sedang menyusun berbagai instrumen kebijakan, mulai dari rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur hingga surat keputusan gubernur.
Selain itu, kerja sama dengan pengelola KIPI Tanah Kuning akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) serta pembentukan forum kolaborasi.
"Nanti MoU dengan KIPI, kemudian saya membentuk forum. Nanti saya pastikan saya ketuanya. Kita siap," ujarnya.
Denny mengungkapkan pengelola kawasan industri menyambut positif gagasan tersebut saat Pemprov Kaltara melakukan kunjungan ke Tanah Kuning.
Baca juga: Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Raih Juara Kelas Master Kejurprov Slalom Kaltimkhana
"Alhamdulillah saat kita kunjungan ke KIPI mereka sangat welcome. Ketika saya presentasi dan sosialisasikan, mereka sangat terbantukan," katanya.
Ia meyakini keterhubungan antara investasi dan UMKM akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kehadiran investasi di Kaltara semakin memberikan manfaat nyata.
"Kalau masyarakatnya sudah bagus, sejahtera, bisnisnya sudah jalan, bayar pajak, pasti nyaman. Orang sudah merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran," tuturnya.
Denny berharap Sinergi Kaltara nantinya menjadi model kolaborasi yang tidak hanya berdampak bagi Kaltara, tetapi juga dapat diadopsi daerah lain sesuai potensi masing-masing.
"Sinergi Kaltara ini bukan mainnya di provinsi. Sekali lagi, secara nasional dampaknya nasional. Silakan diadopsi atau ditiru, tapi disesuaikan dengan daerah masing-masing," pungkasnya. (*)
