SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Kota Palembang dan Kota Denpasar sama-sama menjadi tulang punggung perekonomian daerah di luar Pulau Jawa dengan mengandalkan sektor non-ekstraktif.
Denpasar tampil memikat sebagai jantung pariwisata budaya, perdagangan, jasa, hingga industri kreatif berbasis seni di Pulau Dewata.
Sementara itu, Palembang mengukuhkan posisinya sebagai simpul perdagangan, jasa, dan pengolahan logistik utama di Pulau Sumatra.
Namun, bagaimana peta kekuatan fiskal kedua kota air ini jika diadu dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertengahan tahun?
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 31 Juli 2026, Denpasar menunjukkan performa realisasi yang jauh lebih agresif dan efektif, meskipun Palembang menetapkan target nominal PAD yang lebih tinggi di awal tahun.
Secara karakteristik pendapatan, Denpasar memetik buah manis dari derasnya arus wisatawan mancanegara dan domestik.
Sektor pariwisata yang pulih cepat mendorong penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, serta penguatan devisa lokal di ibu kota Bali tersebut.
Di sisi lain, Palembang mengandalkan perputaran transaksi perdagangan barang, jasa perkotaan, dan industri pengolahan komoditas.
Meski memiliki potensi wisata sejarah dan kuliner yang kuat, porsi kontribusi langsung sektor pariwisata Palembang masih terus dibenahi agar setara dengan Denpasar.
Dari rincian perolehan angka per 31 Juli 2026 tersebut, terlihat sejumlah ketimpangan dan keunggulan menarik dari masing-masing kota:
Denpasar mencatatkan lonjakan drastis pada pos pajak daerah yang berhasil menembus angka Rp 1,090 Triliun.
Angka ini jauh melampaui perolehan pajak daerah Palembang yang berada di angka Rp 792,13 miliar.
Tingginya spending power wisatawan di Denpasar menjadi kunci utama tingginya pajak konsumsi di sana.
Perbedaan mencolok terlihat pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD/Deviden).
Denpasar sukses mengantongi Rp 121,46 Miliar, sementara Palembang baru mencatatkan Rp 14,70 Miliar.
Dari sisi efektivitas target, Denpasar telah berhasil mengamankan 64,8?ri total target PAD tahunan hanya dalam waktu 7 bulan.
Sebaliknya, Palembang baru merealisasikan 39,4?ri target besarnya yang mencapai Rp 2,3 Triliun.
Satu-satunya pos di mana Palembang unggul tipis adalah retribusi daerah, dengan capaian Rp 83,22 Miliar dibanding Denpasar yang mengumpulkan Rp 78,21 Miliar.
Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026, Palembang harus ekstra keras melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta optimasi BUMD agar target Rp 2,3 Triliun tak sekadar menjadi angka di atas kertas.
Sementara itu, Denpasar berada di jalur yang sangat aman untuk melampaui target (overtarget) hingga akhir tahun nanti.
