Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Soal  penolakan para sopir angkot terhadap rencana peluncuran bus TransJatim Koridor 2 Malang Raya, DPRD Jatim buka suara.

Pekan depan, DPRD Jatim akan turun langsung untuk melakukan mediasi terkait rencana peluncuran bus TransJatim Koridor 2 Malang Raya yang diprotes oleh para sopir angkot.

Pertemuan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, rencananya akan digelar di Malang. 

"InsyaAllah tanggal 3 (Agustus) siang kami bertemu dengan semua pihak," kata Anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko kepada TribunJatim.com saat dihubungi dari Surabaya, Jumat (31/7/2026) lalu. 

Sebagaimana rencana awal, TransJatim koridor 2 di Malang Raya ini akan diluncurkan pada Oktober tahun ini. Koridor ini menjadi pengembangan dari Bus TransJatim yang telah mengaspal di Malang Raya sejak beberapa waktu yang lalu. 

Baca juga: Nuansa Biru & Emas, Desain Bus Trans Jatim Koridor II Malang-Kepanjen Usung Tema Kerajaan Kanjuruhan

Namun, seiring rencana tersebut, aspirasi penolakan dari sopir angkot belakangan ini muncul ke permukaan. Misalnya beberapa hari lalu, para sopir mendesak agar rencana ini ditunda hingga ada solusi atas nasib para sopir yang diakui terdampak dari transportasi publik yang diinisiasi Pemprov ini. 

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Dishub Jatim Rabu (29/7/2026) kemarin, Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunda pengoperasian layanan tersebut hingga ada skema pemberdayaan yang menjamin keberlangsungan mata pencaharian sopir angkot yang terdampak.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu menghasilkan kesepakatan untuk kembali mengkaji aspek sosial sebelum koridor baru dioperasikan.

DPRD Jatim memang turut menaruh atensi terhadap dinamika ini. Jika dirunut, rencana pertemuan pekan ke depan setidaknya sudah kali kedua yang diinisiasi oleh dewan. 

Dalam penjelasan Dewanti kepada wartawan beberapa hari lalu, menerangkan bahwa rencana pertemuan pekan depan bakal melibatkan banyak pihak.

Selain para sopir angkot, Dishub se-Malang Raya maupun perwakilan pemerintah daerah hingga akademisi dari perguruan tinggi di Makan, bakal dihadirkan. 

"Jadi kita akan duduk bersama, bukan untuk mencari siapa salah siapa benar, tapi mari kita duduk bersama untuk melihat kondisi kebutuhan masyarakat yang akhirnya mencari jalan keluar untuk kebaikan bersama," tandasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com