TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa hari iterakhir ini pemasangan pagar di beberapa gedung kantor dan pusat perbelanjaan modern (mal) menuai kritik dari publik.
Di media sosial beredar narasi-narasi soal keresahan terkait isu keamanan yang mungkin terkoyak di Agustus 2026.
Di gedung bank milik pemerintah di kawasan Slipi, Jakarta, pagar mulai terpasang.
Mal Kota Kasablanca, Blok M Plaza, sampai FX Sudirman juga sudah mulai memasang pagar di bagian depannya.
Tak hanya di Jakarta. Pusat perbelanjaan di Yogyakarta dan Surabaya pun mulai memasang pagar. Pakuwon Mall Yogyakarta juga sudah dipagari bagian depannya.
Tunjungan Plaza dan Royal Plaza di Surabaya kini sudah berpagar.
Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pagar-pagar sejumlah mal dan perkantoran di Jakarta yang ditinggikan dibongkar.
"Mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali," ucap Pramono di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).
"Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik," jelas dia.
Di media sosial muncul suara-suara ikut mengkritisi pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tingginya mencapai 4 meter, yang sebenarnya sudah lama berdiri.
Penelusuran Tribunnews.com, pagar yang mengelilingi gedung DPR di Jalan Gatot Soebroto merupakan tertinggi diantara pagar kantor pemerintahan yang ada di Jakarta.
Istana Presiden Jakarta di Jalan Medan Merdeka Utara yang menghadap Monas tingginya sekitar 2 meter.
Pagar gedung DPR telah menjalani beberapa kali renovasi.
Namun pagar setinggi 4 meter yang mengelilingi gedung DPR mengalami perbaikan pada 2016.
Januari 2016, Sekjen DPR kala itu Winantuningtyastiti mengungkapkan bahwa pagar lama sudah berdiri sejak tahun 1965 sehingga perlu renovasi agar tidak ambruk.
Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan rakyat aka mencotoh kelakuan elite politiknya.
"Jika DPR dipagari hingga mencapai 4 meter maka akan banyak fasilitas publik mulai melakulan hal yang sama. Di Jakarta Surabaya mulai marak memagari mall dengan pagar tinggi," katanya dikonfirmasi, Minggu (2/8/2026).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini mengatakan perkantoran dan mal tentu tidak semata mencontoh gedung DPR tapi sekaligus menjelaskan alasan sosialnya kekhawatiran akan munculnya sesuatu yang tidak diharapkan terhadap gedung-gedung mall dimaksud.
"Saya tidak tahu dari mana awal rasa kekhawatiran itu muncul. Tapi saya kira, banyak pemilik gedung yang jaga-jaga dengan perkembangan politik kita akhir-akhir ini. Terlebih peristiwa Agustus 2025 yang lalu telah memberi contoh betapa cepat amuk massa menjalar.
Tanpa bisa diprediksi, tetiba sudah meluas ke banyak daerah. Peristiwa Agustus adalah pelajaran dan sekaligus pengingat," katanya.
"Alih-alih mereka menjelaskan mengapa fenomena mulai maraknya pagar tinggi di mall-mall sekarang terjadi, yang ada adalah mereka denial.
Saya paham maksud pemerintah menekan rasa khawatir itu agar tidak menjalar.
Tapi, di era keterbukaan seperti saat ini, himbauan-himbauan seperti ini jelas tidak cukup," ujar Ray
Menurut dia masyarakat perlu tahu apa alasan membuat pagar-pagar tinggi itu.
"Seberapa besar kesiapan pemerintah mengantisipasi bila yang dikhawatirkan masyarakat itu terjadi.
Dan yang lebih utama adalah apa perbaikan dan perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintah agar kekhawatiran itu tidak akan terjadi.
Oleh karena itu, Ray mengatakan perlu memerhatikan beberapa hal:
1. Pidato-pidato Presiden Prabowo sebaiknya menenangkan, bukan menyerang,
2. Pemerintah lebih mengoptimalkan juru bicara pemerintahan yang paham psikologi masyarakat, bukan tipe menyerang,
3. Segera tunaikan reformasi polisi.
4. Tarik TNI dari KDMP dan Polisi dari MBG,
5. Ubah kembali ketinggian pagar gedung DPR menjadi pagar yang lebih ramah terhadap pemiliknya yakni rakyat Indonesia.
