TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Isu ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan. Meski memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, banyak daerah di Indonesia dinilai masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan.
Persoalan tersebut akan menjadi tema utama dalam diskusi publik bertajuk "Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!" di Red Corner Cafe, Makassar, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan berlangsung pukul 13.00–15.30 Wita akan mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk membahas reformasi pajak hijau serta kebijakan fiskal berkelanjutan sebagai upaya mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
Diskusi tersebut merupakan kolaborasi ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, Center for Information and Development Studies (CIDES) ICMI Sulsel, dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026.
Ketua CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, mengatakan tema yang diangkat merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam sudah saatnya memperoleh manfaat fiskal yang lebih adil agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Diskusi ini kami hadirkan sebagai ruang bertukar gagasan antara akademisi, peneliti, pelaku kebijakan, dan masyarakat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan," kata Adi Suryadi Culla.
Akademisi Unhas itu berharap lahir solusi konkret mengenai reformasi fiskal. "Termasuk penguatan instrumen pajak hijau yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan daerah," kata Adi Suryadi Culla.
Sementara itu, Sekretaris CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Dr. Andi Luhur Prianto, menyebut forum tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi pemikiran ICMI menjelang Muktamar VIII.
"Persoalan ketimpangan fiskal dan tata kelola sumber daya alam bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan. Melalui diskusi ini kami ingin menghadirkan perspektif yang komprehensif sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar akademisi Unismuh Makassar itu.
Kegiatan akan dibuka Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan sekaligus mantan Rektor UNM periode 2008-2016 Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., bersama Ketua CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A.
Sejumlah pakar dijadwalkan menjadi narasumber, yakni Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel sekaligus Guru Besar Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A., Executive Director CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, mantan Ketua KPK periode 2010–2011 sekaligus Anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Syamsu Alam.
Diskusi akan dipandu oleh Andi Sri Wulandani, pengurus CIDES ICMI Sulawesi Selatan.
Melalui forum ini, penyelenggara berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan terkait tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, reformasi fiskal yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar manfaat kekayaan alam dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Selain mengupas konsep pajak hijau sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, diskusi juga akan membahas pengelolaan dana bagi hasil, pemerataan fiskal, dan strategi memperkuat kemandirian daerah di tengah tantangan ekonomi global.
