Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna
TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Di tengah meningkatnya produksi bata merah selama musim kemarau, para perajin di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran justru mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk mengoperasikan mesin cetak.
Mereka mengaku terkendala persyaratan administrasi berupa Surat Rekomendasi Pembelian BBM beserta barcode atau QR Code yang harus diperpanjang secara berkala.
Akibatnya, banyak perajin terpaksa membeli solar eceran dengan harga lebih tinggi agar produksi tetap berjalan.
Seorang perajin bata merah, Nining (52) mengatakan mesin cetaknya hampir beroperasi setiap hari. Tanpa pasokan solar, target produksi sekitar 5.000 bata merah setiap dua hari tidak dapat tercapai.
"Untuk produksi seminggu butuh sekitar 50 liter. Sebulan bisa sampai 200 liter," ujar Nining kepada sejumlah wartawan di lokasi produksi, Minggu (2/8/2026) siang.
Baca juga: Kemarau Percepat Produksi Batu Bata di Pangandaran hingga Dua Kali Lipat
Menurutnya, harga solar subsidi di SPBU sebesar Rp6.400 per liter. Namun, pembelian hanya bisa dilakukan menggunakan surat rekomendasi yang dilengkapi barcode dari pemerintah.
Persoalannya, surat tersebut hanya berlaku selama satu hingga tiga bulan sehingga harus diperpanjang secara berkala.
"Barcode itu harus diperpanjang tiga bulan sekali. Memang gratis, tapi kami harus ke Parigi. Jauh," katanya.
Ia menyampaikan proses pengurusan dimulai dari meminta surat pengantar di kantor desa, kemudian dibawa ke dinas terkait di Parigi untuk mendapatkan barcode baru.
Meski tidak dipungut biaya, proses itu dinilai menyita waktu, tenaga, dan ongkos, sementara aktivitas produksi tidak bisa dihentikan.
Untuk itu, banyak perajin memilih membeli solar eceran dengan harga sekitar Rp8.500 per liter.
"Solar di SPBU Rp 6.400. Kalau di eceran Rp 8.500. Kadang juga susah mencarinya, sampai harus minta ke orang atau nyedot dari mobil, paling dapat 10 liter," ucap Nining.
Dengan kebutuhan sekitar 200 liter per bulan, selisih harga Rp 2.100 per liter membuat Nining harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 420 ribu setiap bulan dibanding membeli solar subsidi.
"Ya terpaksa beli di eceran. Yang penting mesin tetap jalan," ujarnya.
Menurutnya, tidak semua penjual BBM eceran menyediakan solar sehingga perajin kerap harus berkeliling untuk mendapatkannya.
Padahal bagi warga Desa Paledah, usaha bata merah masih menjadi satu penopang ekonomi keluarga. Hasil produksinya dipasarkan ke berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran hingga Jawa Tengah.
Ia mengakui tujuan pemberlakuan barcode oleh BPH Migas bersama pemerintah daerah adalah agar penyaluran solar subsidi lebih tepat sasaran.
Namun, menurutnya, mekanisme yang ada justru menyulitkan pelaku usaha mikro yang membutuhkan solar setiap hari.
"Tujuannya memang baik agar tepat sasaran. Tapi buat kami yang harus produksi setiap hari, administrasinya cukup menyulitkan. Mesin harus tetap nyala. Kalau berhenti, pesanan numpuk," kata Nining.(*)
