TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Palembang, Amrah Muslimin, menilai Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie, merupakan figur paling tepat untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel.
Amrah yang juga mantan Ketua KPU Sumsel itu menyebut, jika formulir pendaftaran calon ketua DPD Golkar Sumsel hanya dikembalikan oleh Andie, hal tersebut mengisyaratkan dukungan penuh kader kepada dirinya.
"Kalau memang ternyata yang mengembalikan formulir pendaftaran hanya satu yaitu Andie ya paling tidak itu mengisyaratkan bahwa para kader Golkar Sumsel sudah mendukung beliau untuk ditetapkan sebagai calon ketua DPD," ujar Amrah kepada Tribunsumsel.com, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, kondisi calon tunggal bukan berarti menghilangkan ciri demokratis di internal Golkar Sumsel. Justru langkah itu dinilai sebagai upaya menghindari konflik internal yang dapat menguras energi partai ke depan.
"Ini lebih menghindari konflik yang justru akan menghabiskan energi partai Golkar Sumsel ke depan kalau ada pemilihan dengan kubu berbeda. Karena partai Golkar sudah memiliki pengalaman terhadap konflik itu," katanya.
Amrah menilai Andie mewakili sejumlah aspek penting. Pertama, Andie memiliki pengalaman panjang di Partai Golkar. Kedua, sejak menjabat Ketua DPRD Sumsel, Andie dinilai mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat.
"Setelah Andie menjadi Ketua DPRD dilihat mampu merangkul beberapa kelompok masyarakat dan ini tentu akan berdampak positif bagi Golkar Sumsel lima tahun akan datang karena ketika Golkar menyiapkan Pemilu 2029," ujarnya.
Secara pribadi, Amrah menyatakan mendukung Andie Dinialdie mengemban amanah sebagai Ketua DPD Golkar Sumsel. Namun, ia menekankan dua catatan penting.
Pertama, Andie harus membentuk kepengurusan DPD yang solid dan mewakili seluruh unsur di Golkar Sumsel.
"Jadi bung Andie harus bisa membentuk tim atau pengurus DPD Golkar Sumsel ini yang solid, yang dalam artian mewakili segenap aspek yang ada di dalam partai Golkar Sumsel," ucapnya.
Ia menegaskan pengurus harus memiliki integritas dan kualitas agar Golkar Sumsel mampu mempertahankan kemenangan pada Pemilu 2029. "Karena tantangannya ke depan lebih berbeda dan lebih kompleks dibanding 2024 lalu," katanya.
Kedua, Golkar Sumsel harus membuka ruang keterlibatan di luar pengurus partai, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
"Golkar harus melibatkan bukan hanya bertumpu pada pengurus partai Golkar tapi harus melibatkan stakeholder-stakeholder yang lain misal ada akademisi. Partai Golkar harus mulai membuka ruang itu terbuka," ujar Amrah.
Dengan langkah tersebut, ia meyakini Partai Golkar ke depan dapat lebih menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi milik warga Sumsel.