Rombongan yang terdiri dari 28 orang asal Barabai (Hulu Sungai Tengah) dan 10 orang asal Tanjung (Tabalong) ini tertahan selama empat hari di luar jadwal. Mereka menginap di sebuah vila kawasan Al Hamdaniah, Jeddah, dan terpaksa menanggung biaya makan serta penginapan secara swadaya/urunan karena dana dari travel habis.
Beruntung, mereka akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Perwakilan jemaah, Mustadillah, mengatakan bantuan mulai diterima setelah rombongan berhasil menjalin komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, yang kemudian menghubungkan mereka dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Bahkan anggota DPR RI asal Kalsel, Bambang Heri Purnama, yang langsung menemui jemaah di Wisma Kantor Urusan Haji di Makkah, berjanji membantu proses pemulangan mereka ke Banua.
Telantarnya jemaah umrah asal Kalsel ini menambah panjang daftar layanan umrah bermasalah. Sebelumnya, 41 calon jemaah umrah asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) batal berangkat ke Arab Saudi pada pertengahan Juli 2026. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan sebesar Rp 27,5 juta per orang. Para jemaah sempat telantar di Banjarmasin karena keberangkatan ke Tanah Suci tidak dapat dilakukan sesuai jadwal.
Maraknya kasus ini tentu membuat kita prihatin. Rencana ibadah ke Tanah Suci berantakan karena pihak travel ternyata bermasalah atau bahkan ada yang tidak amanah. Padahal minat untuk menjalankan umrah di Kalsel sangat tinggi.
Memang untuk kondisi sekarang, ada sejumlah faktor yang turut memicu masalah pada layanan umrah. Seperti hasil investigasi Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji (FK Patuh) Kalsel, yakni kerugian travel akibat naiknya komponen tiket pesawat dan hotel sebagai dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat yang berakibat pada naiknya harga minyak dunia, yang mempengaruhi harga avtur.
Meski demikian jemaah tidak boleh dikorbankan. Jika memang ada kenaikan biaya, maka travel seharusnya jujur dan tidak asal memasang biaya murah hanya untuk menarik minat orang. Saat terjadi masalah, nama travel menjadi buruk dan kemungkinan izinnya bisa dicabut.
Di sisi lain, calon jemaah umrah juga harus lebih pintar dan waspada saat memilih travel umrah. Jangan tergiur dengan tarif murah yang tidak wajar. Seperti pesan FK Patuh: pastikan travelnya berizin resmi, pastikan jadwal keberangkatannya, pastikan penerbangannya, pastikan hotelnya, pastikan visanya, dan pastikan tour leader-nya bersertifikat BNSP.
Pemerintah dan penegak hukum pun harus jeli mengawasi dan tegas menindak travel umrah nakal. Membenahi layanan umrah memang tidak bisa sekejab mata. Perlu dukungan banyak pihak, agar layanan ke Tanah Suci ini tidak malah menjadi jalan-jalan yang penuh risiko. (*)
