Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali menilai proyek pembangunan Bandara Bali Utara masih diselimuti ketidakpastian. Hingga kini belum ada penetapan lokasi sebagai titik pembangunan infrastruktur udara tersebut.

Wacana pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng itu sebenarnya sudah bergulir lama dengan dua latar belakang utama, yakni mengurai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan mendorong pemerataan ekonomi antara wilayah Bali Selatan dan Bali Utara. Namun, realisasi proyek tersebut hingga kini dinilai masih terkendala koordinasi.

Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridartha, mencermati adanya tarik-ulur kebijakan di antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sorotan itu mengemuka setelah idia membaca pemberitaan rapat teknis di Jakarta yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala Bappisus Aries Marsudyanto.

"Tentu perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat di pemerintah pusat ini perlu diluruskan dahulu apalagi terkait dengan adanya Perpres 12 Tahun 2025 itu," kata Rai kepada detikBali, Minggu (2/8/2026).

Ketua MTI Wilayah Bali I Made Rai Ridharta di Denpasar, Selasa (14/11/2023). (Rizki Setyo Samudero)

Dari rapat teknis tersebut, muncul usulan agar pemerintah memfokuskan pengembangan Bandara Letkol Wisnu di Gerokgak, Buleleng Barat. Opsi itu dinilai lebih efektif ketimbang membangun bandara baru dari awal di Buleleng Timur.

Namun, usulan itu berseberangan dengan janji Presiden Prabowo Subianto pada masa kampanye. Saat itu, Presiden menyatakan komitmennya untuk membangun Bandara Bali Utara di sisi timur Buleleng dan menyamakannya dengan pusat pertumbuhan modern seperti di Hong Kong.

Rai menegaskan bahwa kepastian titik lokasi sangat krusial karena berkaitan erat dengan perencanaan jaringan transportasi pendukung. Saat ini, belum ada jalur khusus yang dapat menghubungkan kawasan selatan dan utara Bali ataupun menghubungkan dua bandara secara cepat.

"Selain itu, belum ada akses langsung yang benar-benar ditujukan untuk menghubungkan antara dua bandara ini atau setidaknya dua wilayah ini. Jika hanya mengandalkan jaringan jalan yang ada saat ini tentu akan menimbulkan kesulitan, terutama dari sisi kepastian waktu tempuh," ujar Rai.

Dia juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah merancang akses jalan dari selatan ke utara melalui trase jalur Kintamani. Jalur tersebut dirancang atas asumsi bahwa bandara akan dibangun di Kubutambahan (Buleleng Timur).

"Bukan sebagaimana yang dijelaskan akan berada di sisi barat, baik itu pembangunan bandara baru ataupun pengembangan operasional dari bandara Letkol Wisnu yang sekarang sudah ada," kata Rai.

Atas dasar itu, MTI Bali mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan keputusan final. Kepastian ini penting untuk mengakhiri simpang siur di masyarakat sekaligus memberikan kejelasan bagi para investor, mengingat pembiayaan proyek bandara ini dipastikan tidak menggunakan dana APBN maupun APBD.

"Bagi kami siapapun yang membangun ini tentu harus ada kepastiannya kapan ini dibangun, lokasinya di mana, kemudian bagaimana penghubungnya, akses penghubung jalannya yang mana akan diambil apakah masih tetap pada lintasan di RPJMN atau membuat trase lainnya," kata Rai.

"Ini penting untuk ditetapkan tidak saja didasarkan atas perkiraan-perkiraan tetapi diharapkan adalah pemimpin tertinggi yang menetapkan ini segera memastikan di mana bandaranya, siapa yang akan membangun dan tentunya akan sangat berpengaruh kepada siapapun baik masyarakat maupun pada investor," dia menambahkan.