Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung tetap optimistis target produksi padi sebesar 3,4 juta ton pada 2026 dapat tercapai meski menghadapi tantangan musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai daerah.
Baca Juga: Siasat Pemprov Lampung Tutupi Defisit Anggaran, Pendapatan Minus Alokasi Belanja Naik
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, mengatakan optimisme tersebut didukung berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari percepatan musim tanam hingga penguatan infrastruktur irigasi.
Menurut Rifki, luas lahan baku sawah di Lampung saat ini mencapai 337.248 hektare berdasarkan data Kementerian ATR/BPN tahun 2024.
Dengan luas lahan tersebut, produksi padi Lampung pada 2025 ditargetkan mencapai 3,25 juta ton atau meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang berada di kisaran 2,7 juta ton.
"Tahun 2026 ini target kita naik lagi menjadi 3,4 juta ton. Artinya ada peningkatan sekitar 200 ribu ton dibanding target tahun sebelumnya," kata Rifki saat diwawancarai, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, Lampung sejatinya sudah berada dalam kondisi surplus beras.
Dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa, kebutuhan beras masyarakat diperkirakan hanya sekitar 900 ribu ton per tahun.
Sementara jika target produksi padi 3,25 juta ton dikonversi menjadi beras, hasilnya mencapai sekitar 1,8 juta ton.
"Artinya Lampung sudah surplus sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton beras. Tetapi kita juga mendukung program nasional menuju swasembada pangan," ujarnya.
Selain padi, Lampung juga menargetkan produksi jagung sebesar 1,7 juta ton pada 2026.
Luas panen jagung diperkirakan mencapai sekitar 194 ribu hektare yang tersebar di lahan sawah musim tanam kedua maupun lahan kering.
Rifki mengakui musim kemarau menjadi tantangan utama pada tahun ini.
Meski sebelumnya sempat muncul isu El Nino yang diperkirakan berlangsung sejak Mei hingga Oktober, curah hujan masih terjadi hingga Juni.
Namun memasuki akhir Juni hingga Juli, kondisi kemarau mulai dirasakan petani.
"Kemarau tentu berdampak. Bohong kalau kita bilang tidak berdampak. Tetapi karena informasi musim kemarau sudah diketahui sejak awal tahun, kita melakukan berbagai langkah antisipasi," katanya.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah memaksimalkan musim tanam pertama sejak akhir 2025 serta mempercepat musim tanam kedua sebelum puncak kemarau terjadi.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap target luas panen sekitar 730 ribu ton pada musim tanam kedua tetap dapat tercapai.
Selain percepatan tanam, Dinas KPTPH juga berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur distribusi air irigasi.
Salah satu langkah yang diterapkan ialah sistem giliran pengairan.
Menurut Rifki, pola tersebut membuat debit air yang terbatas dapat dimanfaatkan lebih luas.
"Kalau air dialirkan terus-menerus mungkin hanya mampu mengairi seribu hektare. Dengan pola giliran, air yang sama bisa menjangkau sekitar empat ribu hektare," jelasnya.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, embung, long storage, hingga bantuan pompa air dan sumur bor.
Program tersebut berasal dari dukungan Kementerian Pertanian maupun pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dikerjakan sektor pekerjaan umum.
Saat ini, proses penyaluran bantuan masih berlangsung, mulai dari penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL), verifikasi administrasi hingga pencairan dana kepada kelompok tani.
"Sebagian sudah ditransfer dan mulai dikerjakan, sebagian lagi masih proses pemberkasan sesuai petunjuk teknis," katanya.
Rifki menyebut Lampung Tengah masih menjadi daerah dengan luas sawah terbesar di Provinsi Lampung, yakni sekitar 69 ribu hektare.
Disusul Lampung Timur sekitar 51 ribu hektare dan Lampung Selatan sekitar 38 ribu hektare.
Selain itu, wilayah Mesuji dan Tulang Bawang juga menjadi sentra produksi padi di kawasan rawa.
Meski begitu, dampak kemarau hampir dirasakan seluruh daerah, terutama pada sawah tadah hujan.
Khusus Mesuji dan Tulang Bawang, ancaman bukan hanya kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang dapat menyebabkan tanaman mati akibat tingginya kadar garam.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan program optimasi lahan dengan pembangunan pintu-pintu air agar air laut tidak masuk ke area persawahan.
"Kami terus memantau kondisi di lapangan melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kalau ada laporan kekeringan, kami percepat penanganannya, baik dengan pompa air maupun dukungan irigasi lainnya," ujarnya.
Rifki menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan agar target produksi padi 3,4 juta ton tetap tercapai pada 2026.
"Kami tetap optimistis target 3,4 juta ton bisa tercapai. Dukungan alsintan, irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian cukup besar. Yang penting jika ada informasi kekeringan segera disampaikan agar bisa segera kami tindak lanjuti," tandasnya.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
