Oleh: RHR Dodi Sarjana
(Positive Communication)

Belum lama ini viral. Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), Pak Sudaryono, ngamuk di Zoom meeting. Ada staf main HP.  

Ancamannya klasik: "Nanti saya pindahkan ke Papua!"

Kalimat 5 detik, tapi lukanya bisa 5 generasi.

Sejak kapan Papua identik dengan Neraka Kantor?

Coba kita bedah. Main HP, dapat hukuman pindah ke Papua.  

Berarti logikanya: Papua itu tempat paling mengerikan sedunia.  

Lebih serem dari SP 3. Lebih serem daripada dipotong tunjangan.  

Padahal itu wilayah NKRI. Bendera merah putihnya sama. Uangnya rupiah juga sama.

Seolah-olah di Papua nggak ada kantor. Nggak ada Wi-Fi. Nggak ada manusia.  

Padahal di Jayapura ada mal. Di Wamena ada kampus. Di Sorong ada pelabuhan. Di Puncak Jaya ada guru-guru yang rela berjalan kaki 8 jam demi mengajar anak-anak.

Tapi di kepala sebagian pejabat, Papua identik dengan pembuangan. Seperti halnya Pulau Nusakambangan versi geografis.

Ironi Paling Lucu Sekaligus Paling Menyedihkan

Yang ngomong "awas di-Papua-kan" biasanya pejabat yang tiap tahun dinas ke Papua.  

Menginap di hotel bintang 4. Rapat di ballroom. Foto-foto di pantai.  

Pulang bawa oleh-oleh "emas, nikel, tembaga, kayu, gas." 

Lha kok?  

Kalau diambil hasilnya: "Papua sebenar-benarnya kekuatan ekonomi kita!"  

Kalau buat hukuman staf: "Papua tempat mengerikan!"  

Jadi, Papua itu apa? Lumbung atau penjara?

Tambang Freeport jalan terus. Sawit jalan terus. Tapi citra Papua di mulut pejabat mentok di: "daerah terpencil, tertinggal, rawan".  

Padahal yang bikin tertinggal siapa? Yang korupsi dana otsus siapa? 

Ini Bukan Sekadar Salah Ucap. Ini Rasisme Halus

"Di-Papua-kan" itu adiknya "kirim ke Nusa Kambangan".  

Implisitnya, "kamu akan menderita di sana".  

Implisitnya lagi, "warga di sana hidupnya menderita, jadi cocok buat hukuman".

Padahal saudara kita di Papua tiap hari bangun pagi, kerja, sekolah, dagang, bikin tarian, bikin lagu. Sama seperti kita di Jawa, di Riau, di Sulawesi, di Kalimantan.

Mereka bukan figuran di negeri sendiri.

Kalau pejabat terus mengulang kalimat ini, sama saja kita mengajarkan ke anak bangsa:  

"Wilayah kita sendiri boleh diejek. Boleh jadi bahan bully."

Mestinya Gini, Pak.

Kalau staf main HP pas Zoom, hukumannya simpel:  

"Besok kamu bikin notulen, kamu potong TPP, kamu ikut pelatihan."  
Selesai.

Nggak usah bawa-bawa Papua.  

Mau pindah? Pindah. Tapi jangan pakai nada mengancam.  

Karena pindah ke Papua itu bukan hukuman. Itu tugas negara. Dan harusnya jadi kebanggaan.

Bayangkan kalau kepala BGN-nya bilang begini:  

"Hati-hati ya. Kalau main HP terus, saya kirim kamu ke Papua. Di sana kamu bisa lihat langsung bagaimana program makan bergizi gratis menyelamatkan anak-anak. Biar kamu paham kerja kita."  

Nah. Itu baru pejabat.

Papua Bukan Anak Tiri

Papua bukan tempat pembuangan.  

Papua adalah rumah. Rumah dari 514 suku. Rumah dari emas dan laut. Rumah dari anak-anak yang juga makan MBG (makan bergizi gratis) dari BGN.

Jadi stop ya Pak, Bu pejabat.  
Stop menjadikan nama 1 provinsi sebagai kata "makian kantor."

Karena kalau kita sendiri yang menjelekkan wilayah kita,  
Lalu, siapa yang menghargai Indonesia?

Papua bukan ancaman.  

Papua adalah Indonesia.

Titik. *