Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengklaim persiapan program Hilirisasi Ubi Kayu yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku telah mencapai sekitar 75 persen. 

Tahapan yang masih menjadi perhatian utama adalah penyelesaian aspek pertanahan agar proyek investasi dapat berjalan tanpa hambatan di kemudian hari. 

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, saat mengikuti Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan di Kantor Gubernur Maluku, pada Senin (3/8/2026).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri juga Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) atau yang mewakili, Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku.

Menurut La Hamidi, pemerintah daerah bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan serangkaian pembahasan selama kurang lebih lima bulan guna mematangkan rencana pengembangan industri berbasis Ubi Kayu di Buru Selatan. 

Persiapan ini sudah dilakukan secara intensif bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT. Agrinas, dan Bappenas, agar seluruh perencanaan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. 

"Saat ini kesiapan kami telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi," ujar La Hamidi. 

Baca juga: Danrem 151/Binaiya: Keharmonisan Rumah Tangga Prajurit Jadi Fondasi Utama Menjalankan Tugas Negara

Baca juga: Guru Honorer di MBD Dipecat Diduga Karena Suarakan Hak: Kepsek Bantah, Sebut Guru Mabuk dalam Kelas

Ia menuturkan, salah satu syarat yang menjadi perhatian ialah kepastian status lahan. 

Aspek tersebut dinilai penting karena menjadi dasar bagi masuknya investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. 

“Akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi, khususnya terkait kepastian lahan sebagaimana menjadi arahan Kementerian Pertanian," sambung La Hamidi. 

Sebelumnya pada Selasa (9/6/2026), Pemerintah Provinsi Maluku telah  melakukan pertemuan langsung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan pengembangan industri hilirisasi ubi kayu terintegrasi di Kabupaten Buru Selatan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan, mendorong investasi, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Maluku.

Proposal yang diajukan mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian termaksud dukungan terhadap sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pelaksanaannya.

Program tersebut dirancang tidak hanya berfokus pada budidaya tanaman, tetapi juga membangun rantai industri dari hulu hingga hilir.

Pemerintah daerah menargetkan pengembangan produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu atau beras singkong dan etanol. 

Pengembangan industri berbasis ubi kayu memiliki prospek yang luas karena komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sekaligus bahan baku energi terbarukan yang sementara gencar-gencarnya didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Meski memiliki potensi besar, pengembangan sektor pertanian dan agroindustri di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, akses pembiayaan, hingga kebutuhan investasi industri pengolahan menjadi faktor yang harus diatasi agar program dapat berjalan optimal. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara, sektor swasta, dan investor untuk memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah. 

Kehadiran industri pengolahan juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor primer. (*)