POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mencatat kebutuhan garam nasional Indonesia saat ini mencapai 4,9 hingga 5 juta ton per tahun. Kebutuhan tersebut terbagi untuk sektor industri, pangan, dan konsumsi rumah tangga.
Sektor industri menyerap porsi terbesar, terutama untuk industri Chlor Alkali Plant (CAP), aneka pangan, farmasi, serta pengasinan ikan. Namun, kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut.
Menurut data KKP RI, produksi garam lokal Indonesia masih fluktuatif di kisaran 1 hingga 2,5 juta ton per tahun. Akibatnya Indonesia masih mengandalkan impor. Australia sejauh ini menjadi negara asal impor garam terbesar bagi Indonesia untuk memasok kebutuhan industri secara stabil. Pemerintah juga mendatangkan garam dari India, Selandia Baru dan China.
Dalam lima tahun terakhir, produksi garam domestik sangat bergantung pada iklim. Pada tahun 2023, produksi sempat menyentuh angka 2,55 juta ton.
Namun, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 2,04 juta ton, dan anjlok signifikan pada tahun 2025 hanya 1,03 juta ton akibat cuaca buruk serta kemarau basah yang memperpendek masa panen petambak.
Pada tahun 2026 pemerintah patok target kenaikan produksi sebagai bagian dari peta jalan terintegrasi menuju swasembada garam nasional tahun 2027. Melalui peta jalan strategis tersebut, kita mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu pusat ketahanan pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
Pada hari Kamis, 30 Juli 2026, tiga menteri meninjau K-SIGN di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Mereka didampingi Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Anggota DPR RI asal NTT Ahmad Yohan.
Memilih Rote Ndao merupakan langkah yang tepat. Dominasi produksi garam dalam negeri selama ini ditopang wilayah pesisir Jawa dan Nusa Tenggara. Sebagai gambaran, Pulau Madura di Jawa Timur menyumbang produksi terbesar nasional sekitar 409 ribu ton pada 2025, disusul Jawa Tengah sekira 283 ribu ton. Sementara Jawa Barat, NTB, dan NTT merupakan wilayah penyangga utama.
Penetapan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao diharapkan mampu mendorong NTT naik kelas menjadi sentra industri garam berskala besar. Selain Rote Ndao, wilayah pesisir Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Flores bagian utara juga memiliki potensi sangat besar.
Khusus Rote Ndao, kita sependapat dengan optimisme Gubernur Melki Laka Lena. Jika selama ini publik hanya melihat Rote sebagai pulau terdepan di ujung selatan Indonesia, ke depan kawasan ini akan dipandang sebagai salah satu ujung tombak ketahanan pangan nasional.
Proyek K-SIGN membawa harapan baru karena didesain menggunakan pendekatan industri modern yang terintegrasi penuh.
Prosesnya dirancang runtut mulai dari penampungan air laut, pengendapan, kristalisasi, hingga penyimpanan di gudang. Kawasan ini diproyeksikan mendongkrak produktivitas hingga ratusan ton garam berkualitas industri per hektare demi menopang swasembada.
Selain mengejar target substitusi impor, keberadaan tambak garam modern ini akan memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat lokal. Rantai ekonomi baru akan tercipta, menjangkau pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga sektor perdagangan daerah.
Proyek strategis di Rote Ndao kini memasuki Tahap II dengan pengembangan lahan seluas 751,32 hektare, melengkapi tahap I hingga total kawasan terintegrasi mencapai 1.368,25 hektare. Kawasan industri ini diproyeksikan mengekspansi potensi lahan hingga 10.764 hektare lewat sinergi pemerintah dan swasta.
Dengan target produksi K-SIGN Rote Ndao 200 ton per hektare per tahun, proyek ini tidak hanya akan menutup keran impor tetapi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir kepulauan. (*)
