TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan hingga akhir Juli 2026.

Tercatat sebanyak 720 pekerja di Riau telah menjadi korban PHK. Dari jumlah tersebut, Kota Pekanbaru berada di posisi kedua daerah dengan angka PHK terbanyak.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi V DPRD Riau Fairus. Ia meminta pemerintah tidak hanya mencatat angka PHK, tetapi juga harus menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Fairus mengatakan, para korban PHK membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang saat ini cukup berat. Menurutnya, kehilangan pekerjaan secara otomatis membuat beban tanggungan keluarga menjadi semakin besar.

"Harapan kita tentu pemerintah bisa mencarikan solusi bagi masyarakat yang terkena PHK. Jangan sampai mereka setelah kehilangan pekerjaan justru tidak mendapatkan perhatian," ujar Fairus Senin (3/8/2026).

Politisi PAN Riau ini mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai pelatihan yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan dunia usaha saat ini.

Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya diarahkan agar korban PHK kembali mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bisa menjadi bekal untuk membuka usaha secara mandiri.

"Setidaknya mereka diberikan pelatihan yang bisa menjadi bekal untuk membuka usaha sendiri, termasuk di bidang UMKM. Jadi setelah terkena PHK, mereka masih punya peluang untuk mendapatkan penghasilan," ujarnya.

Selain pelatihan, Fairus juga meminta pemerintah untuk mulai memikirkan pembukaan lapangan kerja baru di Riau. Dengan demikian, masyarakat yang kehilangan pekerjaan memiliki kesempatan untuk kembali masuk ke dunia kerja.

Ia memahami kondisi ekonomi saat ini memang memberikan dampak terhadap berbagai sektor, khususnya industri dan dunia usaha. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat.

"Memang situasi ekonomi sekarang banyak berdampak terhadap sektor industri dan usaha. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan hajat hidup orang banyak," tegas Fairus.

Fairus berharap persoalan PHK ini menjadi perhatian bersama dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dinilai perlu duduk bersama mencari solusi agar para pekerja yang terdampak PHK dapat kembali memiliki penghasilan dan kehidupan yang layak.

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)