Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus menggenjot hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan (Bursel). 

Ditengah upaya menarik investasi ke sektor pertanian, Pemprov Maluku menyoroti kepastian status lahan yang dinilai menjadi persyaratan utama agar proyek tersebut berjalan berkelanjutan di tingkat daerah. 

Sorotan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat membuka Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).

Maka rapat itu guna memastikan seluruh tahapan persiapan investasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lahan, dukungan masyarakat, hingga kesiapan petani sebagai pelaku utama dalam rantai produksi. 

"Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan," ujar Sadali.

Menurut Sadali, pengalaman berbagai sengketa pertanahan di sejumlah wilayah di Maluku menjadi pelajaran penting. 

Baca juga: Wali Kota Ambon Pastikan Program Transmigrasi Lokal : Pertimbangkan Kesiapan Masyarakat

Baca juga: 280 Hektare Lahan Terbakar di Kota Bula, Dinas Kehutanan Minta Warga Stop Bakar Lahan

Bahwa persoalan tersebut tidak boleh kembali terulang, sebab dinilai menghambat realisasi investasi dan memperlambat pembangunan sektor pertanian. 

Karena itu, program hilirisasi ubi kayu ini tidak hanya bergantung pada masuknya investor, tetapi juga sinergi pemerintah daerah, masyarakat, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. 

Dari data Pemerintah Provinsi yang dibeberkan menujukan daerah ini memiliki potensi pengembangan ubi kayu yang cukup besar. 

Luas panen komidi tersebut mencapai 1.875 hektar dengan produksi sekitar 42.027 ton. 

Potensi itu dinilai masih dapat ditingkatkan apabila didukung industri pengolahan yang mampu menyerap hasil panen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. 

Sadali menjelaskan bahwa program hilirisasi tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, melainkan menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah. 

"Program ini bukan hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi," tambahnya.

Program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan merupakan tindak lanjut dari pembahasan antar Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di Jakarta pada Selasa (9/6/2026). 

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan pengembangan industri hilirisasi ubi kayu terintegrasi di Kabupaten Buru Selatan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan, mendorong investasi, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Maluku.

Saat itu, proposal yang diajukan mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian termaksud dukungan terhadap sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pelaksanaannya.

Program tersebut dirancang tidak hanya berfokus pada budidaya tanaman, tetapi juga membangun rantai industri dari hulu hingga hilir.

Pemerintah daerah menargetkan pengembangan produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu atau beras singkong dan etanol. 

Pengembangan industri berbasis ubi kayu memiliki prospek yang luas karena komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sekaligus bahan baku energi terbarukan yang sementara gencar-gencarnya didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Meski memiliki potensi besar, pengembangan sektor pertanian dan agroindustri di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, akses pembiayaan, hingga kebutuhan investasi industri pengolahan menjadi faktor yang harus diatasi agar program dapat berjalan optimal. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara, sektor swasta, dan investor untuk memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah. 

Kehadiran industri pengolahan juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor primer. (*)