WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira Adhinegara heran dengan pernyataan-pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang kontradiksi dengan berbagai kebijakannya.
Kritik yang disampaikan peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) itu menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang kerap menyinggung soal anti neoliberalisme dalam setiap pidatonya.
Namun kata Bhima, pada kenyataannya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru erat kaitannya dengan pemburu rente.
Bahkan, dalam pertemanan internasional, Prabowo Subianto jauh lebih banyak berteman dengan pemimpin kapitalis dibanding pemimpin sosialis.
Neoliberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang mengutamakan pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah.
Paham ini lahir sebagai bentuk pembaruan dari liberalisme klasik.
Hal itu disinggungnya dalam Economic Frontline 2026 yang digelar Rabu (29/7/2026) yang kemudian diunggah di akun media sosialnya.
"Pertanyaannya salah ya. Ini bukan bahkan bukan masalah etis. Tapi untuk siapa state capitalism itu? Termasuk juga beberapa kali kita dengar Sumitronomics, kapitalisme negara, komando ekonomi. Tapi saya lebih senang pada siapa ini ditujukan,” kata dia.
Hingga saat ini kata Bhima, kebijakan pemerintah Indonesia masih condong berpihak pada kapitalisme itu sendiri.
Berbagai kebijakan negara alih-alih merakyat justru kerap mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pengusaha.
Menurutnya, sedari awal dipimpin Prabowo Subianto, kursi Presiden di RI hanya berganti pemain yang selalu membela kepentingan para rente.
Bahkan saat ini justru pemerintahlah yang mau menjadi rente itu sendiri dengan menciptakan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca juga: Prabowo Tak Mau Ikut Jejak Soeharto yang Condong ke Neoliberalisme
“Karena hampir sebagian besar konteks Indonesia, kalau disebut sebagai negara mau mengambil alih dari kesalahan pasar, sekarang bukan hanya market failure yang mau diobati oleh government, tapi government-nya failure juga.
“Artinya ada persoalan pergantian pemain, ada persoalan rente dari kebijakan yang menggunakan APBN itu untuk siapa? MBG, Kopdes, nanti kita bisa banyak bicara soal itu,” jelasnya.
Saat ini kata Bhima, pemerintah justru tengah menujukan otoritariannya dengan dibalut ideologi.
Sehingga menurutnya apabila Prabowo tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang ngawur dengan mendompleng ideologi sosialisme itu justru akan tampak memalukan.
Bhima pun menyindir bahwa Prabowo Subianto juga disebut salah berkawan dalam dunia internasional.
Sebab orang-orang asing terdekat Prabowo seperti Michael Bloomberg adalah tokoh kapitalis.
Hal ini memperlihatkan pidato Prabowo yang kontradiksi dengan perbuatannya. Sebab apabila Prabowo memuji Sosialis seharusnya dia berkawan dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani.
Di situ juga Prabowo bisa belajar bagaimana caranya mengembangkan koperasi yang benar-benar dibangun dari bawah bukan hanya mencari modal sebesar-besarnya saja.
Justru menurut Bhima, KDMP yang dibuat Prabowo mengancam warung-warung kelontong yang ada di desa-desa.
“Karena hari ini kita lihat Prabowo justru senang tuh dia bergaul dengan Michael Bloomberg, salah gaul. Karena harusnya dia ketemunya sama Zohran Mamdani dan belajar bagaimana retail yang ada di New York untuk mereduksi harga kebutuhan sehari-hari,” jelas Bhima.
Maka menurutnya yang dijalankan Prabowo Subianto saat ini adalah Kapitalisme Negara seperti yang digadang-gadang melainkan state control atau pengendalian negara.
