TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), hingga Padalarang dinilai tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik jalan. 

Pengamat Kebijakan Publik Unpar, Kristian Widya Wicaksono mengatakan, pemerintah perlu memastikan proyek tersebut menjadi bagian dari sistem transportasi terpadu agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, kata dia, memang memiliki dasar kebutuhan publik karena wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur hingga Bandung Raya selama ini menghadapi persoalan kemacetan, waktu tempuh yang tidak pasti, biaya distribusi tinggi, dan keterbatasan konektivitas. Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak serta-merta berarti kebutuhan membangun jalan tol baru.

"Namun, kebutuhan masyarakat tidak identik dengan kebutuhan membangun jalan tol. Akar persoalannya adalah rendahnya kualitas sistem transportasi secara menyeluruh," ujar Kristian, Senin (3/8/2026).

Kristian menilai, pembangunan tol memang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pergerakan orang maupun barang. Namun, proyek tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi transportasi yang lebih luas.

Kristian mengingatkan penambahan kapasitas jalan tidak otomatis menghilangkan kemacetan dalam jangka panjang. Ketika kapasitas jalan bertambah, permintaan perjalanan juga dapat meningkat.

"Jika penyebab utama kemacetan berasal dari pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat dibanding kapasitas jaringan transportasi umum, maka penambahan jalan tol hanya menyelesaikan sebagian masalah," katanya.

Baca juga: Truk Molen Terjungkal Setelah Alami Kecelakaan Tunggal di Jalan Soekarno Hatta

Menurut Kristian, pemerintah juga perlu mengukur kelayakan proyek berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat, bukan hanya dari potensi pendapatan tarif tol.

Dengan nilai investasi sekitar Rp7,7 triliun, pemerintah harus menghitung sejumlah indikator, mulai dari penghematan waktu perjalanan, penurunan biaya logistik, keselamatan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, hingga dampak ekonomi lanjutan.

"Ukuran utama adalah manfaat sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara maupun badan usaha," ucapnya.

Kristian juga meminta pemerintah membuka proses studi kelayakan, proyeksi lalu lintas, serta asumsi investasi kepada publik.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk mencegah keputusan pembangunan yang hanya didasarkan pada proyeksi lalu lintas terlalu optimistis.

"Transparansi akan mengurangi risiko keputusan yang didasarkan pada perkiraan lalu lintas yang terlalu optimistis," katanya.

Di sisi lain, pembangunan Tol Bocimi-Padalarang dinilai berpotensi mendorong pemerataan ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat.

Konektivitas yang lebih baik dapat membuka akses pasar, menekan biaya distribusi, mempercepat mobilitas tenaga kerja, serta mendorong perkembangan sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata di Sukabumi dan Cianjur.

Meski demikian, Kristian mengingatkan manfaat ekonomi tidak akan muncul secara otomatis hanya karena jalan tol selesai dibangun.

"Namun, pemerataan pembangunan tidak terjadi secara otomatis setelah jalan tol dibangun," katanya.

Kristian menyebut aktivitas ekonomi justru berpotensi terkonsentrasi di sekitar pintu keluar tol, apabila pemerintah daerah tidak menyiapkan kebijakan pendukung.

Karena itu, pembangunan tol perlu dibarengi pengembangan kawasan ekonomi, jalan penghubung menuju sentra produksi, pusat logistik, angkutan barang, serta penguatan usaha kecil dan menengah di sepanjang koridor.

Selain pemerataan ekonomi, Kristian menyoroti sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintah, terutama pembebasan lahan, pendanaan, serta dampak sosial terhadap masyarakat.

Pembebasan lahan disebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek karena berkaitan dengan kepemilikan tanah, besaran ganti rugi, hingga proses hukum.

Sementara dari sisi pendanaan, skema KPBU membuat keberhasilan proyek sangat bergantung pada keyakinan investor terhadap prospek lalu lintas dan pendapatan tol dalam jangka panjang.

Baca juga: Sayembara Penjual Tramadol Dinilai Bangun Kepedulian Warga, Sosiolog Ingatkan Risiko Laporan Palsu

"Jika proyeksi jumlah kendaraan tidak tercapai, risiko keuangan akan meningkat sehingga pemerintah harus memastikan seluruh asumsi ekonomi disusun secara realistis," ucapnya.

Kristian juga meminta proses konsultasi publik dilakukan secara bermakna, terutama terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Pembangunan jalan tol, kata dia, dapat mengubah pola ruang, memindahkan permukiman, mengurangi lahan pertanian produktif, hingga memengaruhi mata pencaharian warga.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak pembangunan.

Lebih jauh, Kristian menilai pembangunan Tol Bocimi hingga Padalarang harus berjalan beriringan dengan penguatan transportasi publik.

"Jalan tol berfungsi meningkatkan mobilitas kendaraan, sedangkan transportasi publik bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kedua kebijakan tersebut saling melengkapi, bukan saling menggantikan," katanya.

Kristian mendorong integrasi jalan tol dengan terminal, stasiun kereta, kawasan parkir terpadu, serta jaringan angkutan umum yang nyaman.

Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perjalanan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat ditekan.

"Keberhasilan proyek Tol Bocimi-Padalarang bukan ditentukan oleh panjang jalan yang dibangun, melainkan oleh kemampuannya menciptakan sistem mobilitas yang lebih cepat, lebih aman, lebih terjangkau, dan lebih adil bagi seluruh masyarakat," ucapnya. (*)