Oleh: Maurianus F. W. da Cunha
Bekerja dan berdomisili di Kota Bolzano, Italia Utara.
POS-KUPANG.COM - Lazimnya, proyek strategis nasional kerap menjadi perdebatan hangat antara pemerintah, investor, dan masyarakat terdampak.
Namun menariknya bahwa polemik geotermal Flores tidak berkembang layaknya perdebatan pembangunan pada umumnya.
Medan perdebatan itu justru bergerak jauh lebih kompleks. Gereja Katolik memilih menggunakan bahasa moral.
Politisi Benny K. Harman lewat tulisannya “Ledalero, Geotermal, dan Jalan Ketiga bagi Flores“ berbicara dalam bahasa konstitusi.
Baca juga: Forum Komunikasi di IFTK Ledalero Bahas Geotermal Flores - Lembata
Sedangkan Felix Baghi dalam “Hilangnya Legitimasi Narasi Pembangunan dalam Proyek Geotermal Flores-Lembata“ dan Paskalis Patut dalam “Nurani Gereja versus Logika Pembanguan di Flores“ mengubah arah perdebatan ke medan yang lebih mendasar yakni legitimasi pembangunan.
Apabila dilihat sekilas ketiganya tidak selalu bertentangan dalam tujuan. Ketiganya cukup berbeda dalam titik start dan tingkat keyakinan terhadap kemampuan negara dalam mewujudkan suatu pembangunan yang adil.
Dan pada 23 Juli 2026, di Ledalero, digelar sebuah forum tentang geotermal yang mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan dalam polemik ini.
Forum ini menjadi momen kunci, karena menunjukkan bahwa yang menjadi taruhannya bukan sekadar sebuah proyek energi.
Forum itu secara tak langsung menyoroti adanya gesekan antara tiga cara pandang yang berbeda mengenai pembangunan. Tak diragukan lagi bahwa ketiganya lahir dari kecintaan yang sama akan Flores.
Karena itu, jika polemik ini dipandang hanya sebagai pertentangan antara “pro” dan “kontra”, kita berisiko kehilangan fokus pada inti permasalahan. Yang diuji sebenarnya bukanlah teknologi geotermal, melainkan bagaimana kita memandang kemajuan.
Ada yang sering menafsirkan suara Gereja, sebagaimana disampaikan oleh Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, sebagai penolakan terhadap geotermal.
Ini kayaknya terlalu disederhanakan. Jika ditelaah lebih jauh, Gereja tidak mengemukakan argumen teknis mengenai kinerja energi atau cadangan geotermal.
Sebaliknya, Gereja mempertanyakan hal yang lebih mendasar: apakah kita masih bisa berbicara tentang pembangunan jika hal itu mengorbankan manusia dan ruang hidupnya?
Ini adalah inti dari sifat profetik Gereja. Kalau kita lihat tradisi Ajaran Sosial Gereja, terutama sejak ensiklik Laudato Si, masalah lingkungan tidak pernah dipisahkan dari masalah martabat manusia.
Rusaknya lingkungan dan ketidakadilan sosial dianggap sebagai dua sisi dari krisis yang sama. Alam bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan “rumah bersama” yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
Untuk Flores, sikap moral ini memiliki arti yang jauh lebiih besar karena Gereja menyuarakan pendapatnya berdasarkan pengalaman masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan gunung, tanah, dan mata air sebagai bagian dari identitas budayanya.
Ketika Gereja mempersoalkan proyek geotermal tersebut, pada dasarnya Gereja sedang mengkritisi paradigma pembangunan yang mengukur kemajuan secara terlalu sederhana hanya melalui angka investasi, kapasitas listrik, atau pertumbuhan ekonomi.
Inilah kemudian yang diartikan Felix Baghi sebagai pertentangan antara nurani dan logika pembangunan. Kritiknya tidak ditujukan terhadap kemajuan, melainkan terhadap paradigma teknokratis yang berpendapat bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui perhitungan ekonomi.
Dengan paradigma semacam itu, manusia dengan mudah direduksi menjadi sekadar angka, sementara pengalaman hidup masyarakat diperlakukan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan.
Padahal, pembangunan kehilangan maknanya ketika tidak lagi mendengarkan pengalaman mereka yang paling langsung merasakan dampaknya.
Dengan meningkatnya kritik terhadap geotermal, Benny K. Harman mengusulkan sesuatu yang ia sebut sebagai “Jalan Ketiga”. Gagasan ini menarik karena berusaha mengatasi polarisasi antara yang mendukung dan yang menentang.
Menurut Benny K. Harman, masalah utamanya bukanlah teknologi geotermal itu sendiri, melainkan pengelolaannya.
Karena itu, ia mengusulkan serangkaian langkah, di antaranya: penghormatan terhadap hak masyarakat adat, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pengawasan independen, distribusi manfaat yang adil, hingga mekanisme kelembagaan untuk menjamin akuntabilias.
Bisa dibilang, usulan ini berlandaskan dasar yang kuat. Ini bertumpu pada hukum dan konstitusionalisme. Namun di sinilah, kita perlu mempertanyakan secara serius.
Apakah krisis yang saat ini melanda Flores benar-benar merupakan krisis regulasi? Ataukah krisis yang sebenarnya adalah krisis kepercayaan? Faktanya, hukum hanya akan berfungsi jika masyarakat percaya bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.
Lembaga pengawas hanya memiliki arti jika opini publik meyakini bahwa ia independen. Mekanisme konsultasi hanya bernilai apabila masyarakat yakin suaranya sungguh mempengaruhi keputusan.
Singkatnya, seluruh arsitektur kelembagaan yang diusulkan Benny K. Harman mensyaratkan satu prasyarat yang tidak dapat dijamin oleh hukum yakni kepercayaan publik. Inilah yang membuat “Jalan Ketiga“ menjanjikan sekaligus menantang.
Pendekatan ini mengusulkan model kelembagaan yang rasional, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada modal sosial, yang justru sedang mengalami erosi.
Karena itu, tantangan terbesar bukan terletak pada penyusunan peraturan baru, melainkan pada upaya membangun kembali hubungan antara negara dan masyarakat, yang selama ini diwarnai kecurigaan.
Jika Gereja membahas soal moral, dan Benny K. Harman membahas soal konstitusi, Felix Baghi dan Paskalis Patut justru memusatkan perhatian pada aspek yang lebih mendasar lagi, yaitu legitimasi. Di sinilah letak daya tarik intelektual dari perdebatan mengenai geotermal di Flores.
Mereka menggarisbawahi bahwa pembangunan jangan hanya dianggap sah hanya karena didasarkan pada hukum atau dukungan para teknokrat. Legitimasi muncul ketika masyarakat merasa diakui sebagai subjek, bukannya objek pembangunan.
Ini mengingatkan kita pada gagasannya Jürgen Habermas, yang membedakan antara legalitas (Legalität) dan legitimasi (Legitimität). Sebuah keputusan mungkin sah secara hukum, tetapi belum tentu diterima secara moral dan sosial.
Dalam demokrasi, legitimasi muncul dari komunikasi yang jujur, partisipasi yang bermakna, dan kesediaan negara untuk mengubah keputusannya jika alasan masyarakat terbukti kuat.
Justru pada poin inilah tulisan-tulisan Felix Baghi dan Paskalis Patut tidak mempertanyakan teknologi geotermal itu sendiri.
Sebaliknya, mereka mengkritik paradigma pembangunan yang terus menganut pola pikir lama, di mana negara merencanakan, masyarakat diberi penjelasan, kemudian proyek dilanjutkan.
Paradigma semacam ini mungkin berhasil di masa ketika negara merupakan satu-satunya sumber otoritas. Namun, masyarakat Flores saat ini tidak lagi hidup berdasarkan logika tersebut.
Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, dan memori kolektif yang membentuk cara mereka memandang pembangunan. Jika dimensi ini diabaikan, berarti mengabaikan sumber legitimasi itu sendiri.
Karena itu, Forum Ledalero penting bukan karena mampu mengakhiri polemik, melainkan karena menunjukkan bahwa pembangunan demokratis harus bersedia diuji oleh berbagai suara yang berbeda.
Dalam forum tersebut, Gereja, akademisi, politisi, dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai ancaman satu sama lain, melainkan sebagai mekanisme koreksi agar pembangunan tidak kehilangan orientasi etisnya.
Kekeliruan berat dalam menafsirkan polemik seputar geotermal adalah dengan meyederhanakannya menjadi pilihan biner, yakni antara menerimanya atau menolaknya.
Kenyataannya, Flores dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih penting: peradaban seperti apa yang ingin dibangun?
Apakah pembangunan akan terus dipahami sebagai keberhasilan dalam menarik investasi dan infrastruktur, ataukah sebagai kemampuan untuk menjamin keadilan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia?
Inilah titik temu ketiga pemikiran tersebut. Gereja mengingatkan bahwa tanpa nurani, pembangunan kehilangan jiwanya. Benny K. Harman mengingatkan bahwa tanpa konstitusi dan tata kelola, pembangunan kehilangan arahnya.
Felix Baghi dan Paskalis Patut mengingatkan bahwa tanpa legitimasi sosial, pembangunan kehilangan maknanya.
Jika dibaca secara menyeluruh, tak satu pun dari ketiga perpektif ini yang menginginkan Flores tetap terbelakang.
Perbedaan di antara ketiganya hanya terletak pada jawaban atas pertanyaan yang bisa dibilang paling sulit: bagaimana mencapai kemajuan tanpa mengorbankan manusia?
Mungkin inilah pelajaran terpenting dari Forum Ledalero. Forum ini bukan sekadar ruang untuk mendiskusikan geotermal. Ini adalah ruang dimana Flores sedang menguji kedewasaan intelektual dan moralnya.
Sebab, masa depan suatu wilayah ditentukan tidak hanya oleh energi yang berhasil diproduksinya, tetapi juga oleh keberanian untuk mendengarkan berbagai suara yang berbeda.
Karena sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling berjibaku memperjuangkan atau menentang geotermal. Yang akan dikenang adalah apakah generasi ini berhasil membangun model pembangunan yang tidak memaksa masyarakat untuk memilih antara kemajuan dan martabat.
Sebab, saat pembangunan mengharuskan memilih salah satu di antara keduanya, yang sebenarnya sedang mengalami krisis bukanlah energi, melainkan cara kita memahami makna kemajuan itu sendiri. (*)
