Dalam tanggapan resmi pertamanya setelah ribuan migran memadati Ceuta, Spanyol, pemerintah Maroko menyatakan bahwa insiden tersebut dipicu oleh penyebaran informasi palsu di internet.
Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Maroko, arus kedatangan migran itu bukanlah sesuatu yang terorganisasi, melainkan terjadi secara spontan.
Ia menyalahkan penyebaran informasi yang keliru di dunia maya, aktivitas para penyelundup manusia, serta penafsiran yang salah terhadap putusan pengadilan Spanyol. Putusan tersebut dinilai mempersulit pemulangan migran ke negara asal mereka.
Di tengah krisis yang melanda Ceuta—enklave Spanyol yang berbatasan langsung dengan Maroko—muncul dugaan bahwa pemerintah Maroko sengaja memicu atau setidaknya membiarkan gelombang besar migran memasuki wilayah tersebut sebagai cara untuk menekan Spanyol.
Sejumlah migran mengatakan kepada media Spanyol bahwa mereka tidak dihentikan di perbatasan. Sebaliknya, mereka justru didorong atau dipersilakan untuk menyeberang.
Banyak migran lainnya juga mengaku mengetahui kabar bahwa perbatasan "dibuka" melalui video dan pesan yang beredar di platform seperti TikTok.
Kementerian Dalam Negeri Maroko tidak memberikan tanggapan terhadap klaim-klaim tersebut. Pemerintah hanya menegaskan bahwa Rabat tetap bekerja sama dengan otoritas Spanyol dan akan terus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam memerangi migrasi ilegal.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Maroko, sekitar 40.000 migran berusaha mencapai Ceuta. Selain itu, sekitar 1.100 orang lainnya disebut mencoba memasuki Melilla, enklave Spanyol kedua di Afrika Utara yang, seperti Ceuta, berbatasan darat dengan Maroko dan dikelilingi Laut Mediterania di sisi lainnya.
Pemerintah Spanyol, sebaliknya, memperkirakan bahwa 50.000 hingga 60.000 migran berhasil memasuki Ceuta dari Maroko dalam waktu singkat sebelum akhirnya kembali.
Mengenai korban jiwa, pihak Maroko menyebut 11 orang meninggal dunia. Namun, otoritas Spanyol menyatakan bahwa setidaknya 72 migran tewas saat berusaha mencapai Ceuta. Banyak di antaranya dilaporkan tenggelam ketika mencoba berenang menuju wilayah tersebut.
Hingga kini, penyebab pasti terjadinya gelombang besar migran ke kota berpenduduk sekitar 84.000 jiwa itu masih belum sepenuhnya jelas.
Selain dugaan keterlibatan pemerintah Maroko, muncul pula perdebatan mengenai kemungkinan bahwa kebijakan migrasi Spanyol telah memberikan sinyal yang keliru. Salah satunya adalah kebijakan yang melegalkan status tinggal bagi migran ilegal yang telah lebih dulu berada di Spanyol.
Walaupun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi pendatang baru, banyak pihak menilai bahwa langkah itu mungkin telah menumbuhkan harapan yang keliru di kalangan calon migran.
Selain itu, putusan pengadilan Spanyol yang mempersulit penolakan terhadap migran yang masuk melalui jalur laut juga dianggap berperan dalam memicu gelombang terbaru ini. Hal tersebut juga disinggung oleh Kementerian Dalam Negeri Maroko.
Meski terdapat berbagai perdebatan mengenai penyebabnya, di Spanyol terdapat satu pandangan yang hampir disepakati semua pihak: gelombang migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu nyaris mustahil terjadi tanpa setidaknya sikap "membiarkan" dari otoritas Maroko untuk sementara waktu.
Perbatasan yang biasanya dijaga dengan sangat ketat dianggap begitu sensitif dan mudah dikendalikan sehingga, menurut surat kabar El País, puluhan ribu orang tidak mungkin dapat melintasinya tanpa "persetujuan atau keterlibatan" pihak berwenang di Rabat.
Banyak rekaman video yang memperlihatkan aparat keamanan Maroko tidak bertindak saat ribuan orang melintasi perbatasan. Menurut El País, rekaman tersebut "tidak menyisakan keraguan" mengenai sikap pasif aparat Maroko pada saat kejadian.
Setelah krisis di enklave Spanyol, Ceuta, di Afrika Utara, para duta besar negara-negara Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Brussel. Mereka akan membahas pelajaran yang dapat diambil serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai respons terhadap gelombang puluhan ribu migran yang memasuki kota tersebut.
Pertemuan itu juga bertujuan meningkatkan koordinasi langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan di perbatasan luar Uni Eropa.
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid
