TRIBUNSORONG.COM - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memaparkan arah pembangunan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya periode 2025–2029 sekaligus mengusulkan program strategis Cetak Biru Gerbang Maritim Nusantara senilai Rp1,5 triliun dalam audiensi dengan Menteri Perdagangan RI di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Audiensi turut dihadiri Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Mamberob Rumakiek dan Anggota DPR RI Robert Yoppy Kardinal.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Latih Warga Malaumkarta dan Suwatolo Kelola Kampung Wisata
Elisa Kambu menegaskan Papua Barat Daya tidak ingin hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi berkembang sebagai pusat perdagangan, logistik, hilirisasi, dan ekspor baru di Kawasan Timur Indonesia.
“Kami mengapresiasi atas penetapan Papua Barat Daya sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026,” katanya.
Menurut Elisa, kehadiran IPSKA memudahkan pelaku usaha, UMKM, dan Orang Asli Papua (OAP) mengurus dokumen ekspor langsung di Kota Sorong sehingga prosesnya lebih cepat, mudah, dan efisien.
Pemprov Papua Barat Daya mengusung pembangunan berbasis tiga pilar, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta hilirisasi komoditas unggulan seperti tuna, udang, rumput laut, pala, kerapu, dan Virgin Coconut Oil (VCO) dengan melibatkan OAP sebagai pelaku utama.
Sebagai implementasi, pemerintah mengusulkan program Cetak Biru Gerbang Maritim Nusantara dengan nilai investasi Rp1,5 triliun.
Baca juga: IPSI Kabupaten Sorong Dukung Program Pembinaan Atlet di Papua Barat Daya
Program ini ditargetkan meningkatkan nilai ekspor hingga Rp15 triliun pada 2029, menciptakan sekitar 20 ribu lapangan kerja, memangkas waktu pengurusan ekspor dari 21 hari menjadi tiga hari, menghemat biaya logistik hingga Rp600 miliar per tahun, serta meningkatkan pendapatan masyarakat OAP hingga 150 persen.
Pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sorong Export Hub sebagai pusat layanan ekspor terpadu pertama di Tanah Papua.
Fasilitas tersebut akan dilengkapi laboratorium karantina berstandar internasional, layanan ekspor digital, cold storage berkapasitas 200 ton, serta pusat sertifikasi halal dan HACCP.
Baca juga: Kejuaraan Pencak Silat Piala Gubernur Papua Barat Daya Ditutup, Ini Daftar Juara dan Pesilat Terbaik
Selain itu, pemerintah mengusulkan revitalisasi 23 pasar rakyat, pembangunan 460 kios khusus IKM OAP, penyediaan cold storage komunal, digitalisasi transaksi melalui QRIS, serta pengembangan platform perdagangan digital PapuaMarket.id.
Untuk menjangkau daerah terpencil, pemerintah menyiapkan program Pasar 3T Mobile melalui armada truk dan kapal terapung yang mendistribusikan kebutuhan pokok sekaligus membeli hasil produksi masyarakat.
Pemprov Papua Barat Daya juga akan mentransformasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi pusat hilirisasi, digitalisasi, dan ekspor produk OAP melalui konsep Factory Sharing. Sebanyak 35 ribu UMKM diproyeksikan menjadi penerima manfaat program tersebut.
Baca juga: Gubernur Elisa Kambu Ajak PSMTI PBD Jadi Mitra Strategis Pembangunan Papua Barat Daya
Selain itu, pemerintah mengusulkan pembangunan gedung PLUT modern dengan investasi sekitar Rp13,6 miliar sebagai pusat inkubasi bisnis, laboratorium mutu, kawasan pameran produk unggulan, dan perdagangan digital.
Elisa berharap berbagai program tersebut menjadikan Sorong sebagai pusat perdagangan dan ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju pasar ASEAN, Australia, Pasifik, hingga Eropa.
"Papua Barat Daya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam arus perdagangan nasional. Kami ingin menjadi pintu gerbang ekspor Indonesia di kawasan timur sekaligus membangun kesejahteraan nyata bagi Orang Asli Papua melalui perdagangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global," ujar Elisa. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
