Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendorong Pemerintah Kabupaten SBT memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kebakaran di Kota Bula, Selasa (4/8/2026).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo menyusul meningkatnya intensitas kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah Kota Bula dalam beberapa hari terakhir.

Risman mengatakan, pemerintah daerah memiliki instrumen anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kondisi darurat, salah satunya melalui BTT.

Baca juga: Jadwal KM Sinabung 4 - 29 Agustus 2026: Rute Bau Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana

Baca juga: Jadi TPS Darurat Warga, Bodewin Wattimena Tinjau Drainase di Negeri Batu Merah

Ia bahkan menyebut, berdasarkan informasi yang diingatnya, anggaran BTT Kabupaten SBT pada tahun 2026 berada di kisaran Rp1,5 miliar.

"Setiap tahun kita punya BTT itu, Belanja Tidak Terduga itu ada. Kalau saya tidak salah ingat, di tahun 2026 itu Rp1,5 miliar. Kalau saya salah ingat, kurang lebih begitu," ujarnya.

Menurut Risman, keberadaan anggaran tersebut perlu dibicarakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait apabila kondisi kebakaran dan bencana membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan.

Hal ini dinilai penting mengingat petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) SBT saat ini harus bekerja ekstra menangani kebakaran yang terjadi secara beruntun di sejumlah titik.

Terlebih, keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala yang dikeluhkan petugas dalam menjalankan penanganan kebakaran di lapangan.

Risman menegaskan DPRD SBT tidak ingin menunggu sampai kondisi semakin parah sebelum membicarakan dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Ia mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk membahas kemungkinan penggunaan BTT tersebut.

"Mungkin sehari dua ini kita bisa menyurat untuk dinas-dinas terkait, untuk kita bicarakan masalah penanggulangan bencana atau dengan dana BTT itu," katanya.

Menurutnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar kebutuhan operasional petugas di lapangan dapat terpenuhi, terutama ketika terjadi kebakaran di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan.

Keterbatasan dukungan operasional, kata Risman, berpotensi memengaruhi kecepatan petugas dalam merespons setiap kejadian kebakaran.

Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah segera membahas langkah konkret untuk memastikan penanganan kebakaran dapat berjalan maksimal.

"Kalau memang hari ini disampaikan ada keterbatasan, mungkin kita bisa bicarakan bersama untuk penanggulangan bencana dan dana BTT," tutupnya.(*)