TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyebut pihaknya melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang dalam penanganan dugaan keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 6 Semarang.

Keterlibatan BPOM dilakukan sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi untuk memastikan proses investigasi berjalan sesuai prosedur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Handi Priyanto mengatakan, penanganan dilakukan secara sejak laporan dugaan keracunan diterima pada Jumat (31/7/2026) pagi.

"Sejak laporan diterima pada Jumat pagi, Pemerintah Kota Semarang langsung mengoordinasikan penanganan lintas sektor melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, Dinas Pendidikan, BPOM, Laboratorium Kesehatan, serta pihak BGN/KPPG.

Baca juga: Identitas Lansia Korban Tabrak Lari di Brebes, Subeqi Meninggal Usai Dapat Perawatan

Baca juga: Daftar 14 Perusahaan di Jateng yang PHK Ribuan Buruh, Ada dari Sektor Garmen hingga Manufaktur

Penanganan dilakukan secara terpadu mulai dari penanganan siswa yang mengalami gejala, investigasi epidemiologi, pemeriksaan laboratorium, hingga evaluasi penyelenggaraan MBG," jelas Sekda dikonfirmasi Tribun Jateng, Selasa (4/8/2026).

Dalam proses investigasi, masing-masing instansi menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas bertugas melakukan investigasi epidemiologi, penanganan kasus, dan pengambilan sampel. Sementara itu, Laboratorium Kesehatan berkoordinasi dengan BPOM dalam pengujian mikrobiologi terhadap sampel yang diperiksa.

"Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan investigasi epidemiologi, penanganan kasus, serta pengambilan sampel. Laboratorium Kesehatan berkoordinasi dengan BPOM melakukan pengujian mikrobiologi terhadap sampel. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah, sedangkan BGN/KPPG mendampingi proses investigasi di SPPG dan menindaklanjuti perbaikan operasional," terangnya.

Handi mengatakan, Pemkot juga langsung berkoordinasi dengan BPOM setelah menerima laporan dugaan keracunan makanan.

Menurut dia, selain koordinasi, BPOM juga terlibat dalam proses pengambilan sampel makanan agar sesuai dengan ketentuan.

"BPOM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam proses pengambilan sampel makanan untuk memastikan prosedur sampling dilakukan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sampel tersebut diperiksa oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai bagian dari proses investigasi," terangnya.

Selama investigasi berlangsung, koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPOM, laboratorium, dan pihak penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan. Saat ini hasil pemeriksaan laboratorium masih dalam proses sehingga belum ada kesimpulan yang dapat disampaikan.

"BPOM turut berkoordinasi dalam pengambilan sampel makan. Pemeriksaan sampel dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan saat ini masih menunggu hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Terkait pemeriksaan langsung di SPPG maupun temuan awal, Pemkot menyatakan masih menunggu hasil laboratorium sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat.

"Kami segera berkoordinasi dengan BPOM setelah menerima laporan dugaan keracunan makanan sebagai bagian dari penanganan lintas instansi. Saat ini pemeriksaan laboratorium masih berlangsung, sehingga kami belum dapat menyampaikan temuan maupun kesimpulan," tuturnya.

Handi menyebut investigasi epidemiologi telah selesai dilakukan. Namun, hasil laboratorium masih menjadi bagian yang akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.

"Saat ini investigasi epidemiologi telah selesai dilaksanakan dan hasil pemeriksaan laboratorium masih dalam proses. Pemerintah Kota Semarang akan menjadikan hasil investigasi epidemiologi dan hasil laboratorium yang lengkap sebagai dasar dalam menetapkan langkah tindak lanjut, termasuk evaluasi penyelenggaraan MBG dan penguatan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang," jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, kata dia, Pemkot Semarang menyiapkan sejumlah upaya untuk memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program MBG setelah seluruh hasil investigasi diperoleh.

"Pemerintah Kota akan mengaktifkan Satgas Percepatan MBG, memperketat pengawasan keamanan pangan, memastikan kepatuhan terhadap SOP dan standar higiene sanitasi, memperkuat pelatihan penjamah makanan, meningkatkan monitoring rutin bersama BPOM dan instansi terkait, serta memastikan setiap SPPG memenuhi seluruh persyaratan operasional sebelum kembali melaksanakan pelayanan," imbuhnya.

Terpisah, Koordinator Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadi Riajaya mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan internal terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari penanganan kasus tersebut.

Menurut Hadi, tim KPPG telah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG beserta kepala SPPG untuk mendukung proses investigasi yang sedang berlangsung.

"Dari tim kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG dan kepala SPPG-nya," jelasnya.

Ia juga membenarkan, pihak BPOM telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini KPPG masih menunggu terkait hasil temuan BPOM di lapangan.

"Benar, kemarin ada BPOM datang ke sana (SPPG Karangturi)."

"Sementara, hasil temuan BPOM kami belum ada feedback-nya," imbuhnya.

Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung dan hasil pemeriksaan laboratorium maupun temuan dari instansi terkait masih ditunggu sebagai dasar penetapan langkah lanjutan. (idy)