TRIBUNJABAR.ID - Kementerian Hukum RI memastikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum investasi bagi dunia usaha dengan transformasi digital yang dilakukan seluruh layanan yang dimiliki Kementrian Hukum.
“Untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai September 2026, 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses digital, lebih mudah serta cepat” ungkap Menteri Hukum dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 4/08/26.
Selain melakukan proses transformasi digital, Menteri Hukum Supratman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan deregulasi aturan iklim iklim investasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional .
“Semua Aturan penghambat Investasi Akan Dikaji dan dilakukan deregulasi” ungkapnya. Menkum juga menegaskan hukum tidak boleh menjadi hambatan investasi melainkan harus mampu menjadi pendorong dan memutus mata rantai biaya tinggi.
Sebelum dialog, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Pangan Zulkifli Hassan juga hadir untuk menyampaikan Keynote speech terkait iklim investasi dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Merespons arahan tegas dari Bapak Menteri Hukum terkait percepatan transformasi digital 470 layanan dan kepastian hukum iklim investasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyambut sangat positif dan menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mengawal transisi layanan digital secara utuh di daerah.
"Kami di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar siap mendukung dan menyukseskan penuh kebijakan strategis Bapak Menteri Hukum dalam mendigitalisasi 470 layanan secara eksklusif mulai September 2026. Langkah revolusioner ini, beserta komitmen deregulasi dan pembebasan biaya pelaporan tahunan perseroan terbatas, merupakan terobosan krusial untuk memacu iklim investasi yang sehat, cepat, dan bebas hambatan. Di Jawa Barat, sebagai salah satu magnet investasi dan pusat industri nasional, kami telah Bersiap”.
“Melalui sinergi jajaran Divisi Pelayanan Hukum di bawah koordinasi Saudari Hemawati BR Pandia, khususnya pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang dipimpin oleh Saudari Ave Maria Sihombing, kami terus menyosialisasikan kebijakan ini kepada dunia usaha dan memastikan kesiapan layanan kami dalam menyambut era digitalisasi penuh. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap layanan Kemenkum di Tatar Pasundan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan akselerator yang memberikan kepastian hukum mutlak, transparan, dan efisien bagi para investor maupun pelaku usaha," tegas Asep Sutandar.
