Baca juga: Gelombang PHK Pegawai Perusahaan Tambang di Lahat, Dampak Truk Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Raya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini menimpa sekitar 1.400 pekerja di wilayah Sumatera Selatan memunculkan kekhawatiran mendalam. Pengamat sosial dari STIHPADA Palembang, Ade Indra Chaniago, menilai fenomena ini sebagai sinyal berbahaya bagi stabilitas daerah maupun nasional jika pemerintah gagal mengambil langkah strategis.

Menurut Ade, gelombang PHK yang terjadi tidak hanya bersumber dari persoalan domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh efek domino dari krisis global, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di kawasan Timur Tengah yang turut menghantam perekonomian dalam negeri.

"Ini menunjukkan ada persoalan di negara ini dan secara global. Ini menjadi sinyal berbahaya bagi bangsa Indonesia kalau pemerintah tidak melakukan langkah-langkah strategis, karena dampak sosialnya ketika daya beli melemah, kita harus belajar dari kasus '98," ujar Ade, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, langkah efisiensi hingga PHK yang terpaksa ditempuh oleh perusahaan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh merosotnya daya beli masyarakat.

Jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian tersebut, risiko kerugian yang lebih besar akan mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Kendati demikian, pemerintah tetap dituntut hadir memberikan solusi nyata.

"Pemerintah harus melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk membantu mencarikan solusi. Kalau pemerintah tidak peduli, maka akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," tegasnya.

Kaitkan Pengangguran dengan Angka Kriminalitas

Ade menyoroti bahwa lonjakan pengangguran akibat PHK berbanding lurus dengan potensi meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia mencontohkan berbagai kasus kriminalitas jalanan seperti aksi begal dan tawuran kerap kali berakar dari hilangnya mata pencaharian warga.

"Bayangkan saja masyarakat perlu kebutuhan setiap hari dalam hidupnya, sementara dirinya dihadapkan pada PHK, padahal dirinya penopang hidup keluarga. Yang tawuran itu mayoritas karena pengangguran dan diimingi uang Rp100 ribu mereka mau saja. Tapi kalau ada gawe [pekerjaan], ada gaji, dan kerjaan, tidak mungkin [mau melakukan itu]," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengkritisi efektivitas program penciptaan lapangan kerja yang kerap digaungkan, dan menilai hal tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan taktis, seperti menjadikan sektor pekerja transportasi daring (ojol) sebagai klaster pelaku usaha baru guna menutupi defisit lapangan kerja.

Baca juga: 375 Pekerja di Palembang Kena PHK Hingga Juli 2026, Sektor Perdagangan dan Jasa Paling Terdampak