Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperluas sumber pembiayaan untuk memitigasi dampak El Nino. Hal itu dilakukan dengan optimalisasi pendanaan domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, adaptation fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Selain itu, Bapenas juga menyampaikan pendanaan pemerintah masih memadai untuk penanganan dampak El Nino.
"Pendanaan pemerintah sementara ini masih memadai, tinggal memang bagaimana kita bisa memastikan nanti rencana penggunaannya ini akan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk penanganan El Nino. Ini sudah dirapatkan di ratas (rapat terbatas),” tutur Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo AA Teguhusai agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat”, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, (4/8/2026).
Salah satu tindak lanjut strategis yang ditawarkan Bappenas untuk mitigasi dampak El Nino, yaitu memperluas sumber pembiayaan melalui optimalisasi pendanaan domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, adaptation fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), serta instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Dia menegaskan, pembiayaan iklim khusus untuk El Nino memang tidak ada karena fenomena tersebut bersifat siklikal.
Adapun pendanaan iklim secara umum ialah upaya mendorong pelaksanaan beberapa aksi adaptasi yang sudah ada di National Adaptation Plan (NAP) hingga mengembangkan fungsi dari ekosistem melalui Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP).
"Jadi lebih banyak pendanaan yang dikembangkan ke arah sana, ke arah hulu, ke arah untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan, dan apabila itu nanti berkontribusi kepada kemampuan untuk menangani El Nino, ini menjadi penting,” ujar Teguh.
NAP merupakan proses dan dokumen perencanaan strategis untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, serta mengatasi risiko jangka menengah dan panjang akibat perubahan iklim.
BSAP adalah dokumen pedoman resmi untuk melindungi, merawat, serta memakai alam serta tumbuhan dan hewan secara bijak.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan akumulasi stok beras nasional diperkirakan mencapai 26 juta ton, termasuk potensi dari masa panen mendatang. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional hingga 10 bulan di tengah ancaman kemarau panjang El Nino.
Amran menjelaskan, angka 26 juta ton tersebut merupakan akumulasi dari stok di Perum Bulog, sektor industri hotel, restoran, dan katering (horeka), serta potensi produksi tanaman padi (standing crop) menjelang masa panen.
"Tercatat ada 10 juta ton standing crop, kemudian kurang lebih 10,8 juta ton di sektor horeka dan rumah tangga, serta 5,2 juta ton di gudang Bulog, sehingga totalnya mencapai 26 juta ton. Dengan konsumsi nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan, artinya stok ini sangat cukup untuk 10 bulan ke depan," jelas Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dengan ketersediaan tersebut, stok beras nasional diperkirakan mampu bertahan setidaknya hingga Mei 2027. Jumlah produksi tersebut berpotensi terus bertambah seiring masuknya masa panen raya pada Maret 2027.
"Artinya, fenomena El Nino Godzilla yang saat ini ramai dibicarakan insyaAllah bisa kita lalui tanpa mengganggu kondisi perberasan Indonesia. Stok kita aman," ucapnya.
Amran juga menambahkan, dirinya telah melaporkan kesiapan stok beras dan strategi antisipasi El Nino ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pada rapat terbatas (ratas) sebelumnya, kami sudah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan bahwasanya stok pangan kita dalam kondisi cukup," tegasnya.
Amran menegaskan, ancaman El Nino kali ini bukan pertama kalinya dihadapi Indonesia. Pemerintah telah beberapa kali melewati periode kemarau ekstrem yang sempat mengganggu produksi nasional, seperti pada 2016 dan 2023 lalu.
"Dampak paling berat terjadi pada 2023. Bahkan pada 2024 sempat ada rencana impor 10 juta ton. Namun, dengan gerakan cepat bersama TNI, Polri, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah dan Babinsa, alhamdulillah kita bisa menekan angka impor tersebut hingga berkurang kurang lebih 4 juta ton," beber Amran.
"Pada periode 2023–2024 total impor mencapai 7 juta ton. Namun pada 2025, tidak ada impor beras medium. Tidak ada, dan pasokan justru mengalami surplus di gudang," ia menambahkan.
