TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN – Kesejahteraan guru swasta, kerusakan infrastruktur hingga persoalan banjir menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam Reses III Masa Persidangan Tahun 2025/2026, Eko Duryono Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sabtu (1/8/2026).
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka.
Selain guru swasta, warga juga menyoroti kondisi jalan kabupaten yang rusak, persoalan banjir, bantuan sosial, hingga kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Eko mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD sesuai dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Baca juga: Pemkab Pasuruan Ajukan Empat Raperda Strategis untuk Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan adalah terkait kesejahteraan guru pada lembaga pendidikan swasta.
“Perhatian terhadap tenaga pendidik nonnegeri masih perlu ditingkatkan agar kesejahteraan mereka lebih baik dan sebanding dengan peran yang dijalankan dalam dunia pendidikan,” katanya, Senin (3/8/2026).
Di bidang infrastruktur, kata dia, masyarakat mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, salah satunya di Desa Wotgalih.
Jalan yang rusak dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Persoalan banjir di wilayah Grati juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
“Warga berharap pemerintah daerah dapat mempercepat langkah penanganan agar banjir yang kerap terjadi saat musim hujan tidak terus berulang,” urainya.
Tak hanya itu, kata dia, warga juga mengangkat persoalan lingkungan, khususnya banyaknya sampah yang mencemari aliran sungai.
Kondisi tersebut dinilai turut memperburuk potensi banjir sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Di sektor sosial, warga berharap penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran sehingga benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, persoalan kekeringan di beberapa kawasan juga menjadi usulan penting dalam reses.
“Warga mendorong pemerintah membangun embung sebagai upaya meningkatkan cadangan air sekaligus mendukung kebutuhan pertanian saat musim kemarau,” jelasnya.
Selain menyerap berbagai aspirasi daerah, Eko juga menerima masukan agar program pemerintah, khususnya dari pusat, lebih banyak disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnua, mekanisme aspirasi digital berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
Eko menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD.
Baca juga: Mahdi Haris Dapat Usulan Perbaikan Sarana Keagamaan dan Penguatan Ekonomi Rakyat dari Warga Pasuruan
Ia berharap, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga kebijakan yang diambil menjawab kebutuhan warga.
“Agar semua kebijakannya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tutup politisi Partai NasDem tersebut.
(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)