TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melunasi sekira 35 persen dari total utang daerah yang mencapai sekitar Rp400 miliar. 

Pelunasan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya menyelesaikan kewajiban keuangan yang muncul pada tahun anggaran 2025 akibat penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah atau Sekda Samarinda, Neneng Chamilia Santi, menegaskan bahwa Pemkot Samarinda terus melangkah untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab keuangan tersebut.

"Kita berproses membayar utang itu sudah 35 persen sudah terbayar. Tapi ya nyicil ya, jadi ada beberapa pihak juga yang hutangnya agak besar nilainya itu kita cicil," ungkap Neneng kepada Tribunkaltim.co, Rabu (5/8/2026).

Baca juga: Wali Kota Samarinda Enggan Bolak-Balik Jakarta Tagih Utang Pusat, Andi Harun: Bikin Boros Anggaran

Neneng menjelaskan, selain mencicil utang, beberapa pekerjaan prioritas tetap berjalan, termasuk pekerjaan perencanaan yang disiapkan dari sekarang agar siap ketika keuangan daerah diharapkan kembali stabil pada 2027 mendatang.

Sementara untuk proses pembayaran pekerjaan perencanaan tersebut, rencananya baru akan dimulai pada bulan Agustus ini.

Terkait realisasi serapan anggaran pada Triwulan II, Neneng mengaku belum hafal data secara rinci.

Namun ia menegaskan bahwa seluruh jajaran saat ini memfokuskan perhatian pada instruksi Walikota Samarinda, Andi Harun, untuk memprioritaskan pelunasan utang daerah di luar belanja wajib yang mengikat seperti gaji pegawai.

Baca juga: Utang Pemkot Samarinda Rp400 Miliar Dicicil Bertahap, Sudah Terbayar 30 Persen

"Saya ingat itu instruksinya Pak Wali selesaikan hutang, itu 35 persen," tegasnya.

Di tengah pengetatan anggaran, Neneng memastikan roda pelayanan publik serta tugas pokok dan fungsi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan sesuai jadwal.

Pekerjaan rutin di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) hingga dinas teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) terus berputar.

Guna menyiasati efisiensi anggaran tersebut, Pemkot Samarinda mengedepankan sistem kolaborasi dan saling bantu antarinstansi, sehingga agenda penting seperti kegiatan sosialisasi hingga peringatan Hari Anak Nasional tetap terlaksana dengan baik.

"Jadi kita segala upaya berkolaborasi di tengah-tengah efisiensi ini," pungkasnya. (*)