TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto selain berorientasi untuk meningkatkan kualitas SDM, juga untuk membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta di saat bersamaan memaksimalkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam pertemuan dengan delegasi dari enam lembaga investor yang dipimpin Chairman of the Board of the US - Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr., di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dubes Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi terbesar di dunia untuk investasi berkelanjutan, mengingat kekayaan modal alam (natural capital), keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, serta potensi ekonomi hijau yang dimiliki.

Namun demikian, keputusan investasi ke depan dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan pada sektor pertambangan, meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG), dan menjaga integritas pasar karbon nasional, serta melindungi keanekaragaman hayati dan memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.

Merespons masukan yang disampaikan, Jumhur mengatakan bahwa ketahanan pangan dan produksi bioetanol merupakan salah satu prioritas strategis nasional. 

Di saat bersamaan Indonesia tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sementara pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi akan menjadi bagian penting melalui Gerakan Nasional Tobat Ekologis.

Baca juga: Pembangunan Harus Lindungi Alam, Menteri LH Jumhur Hidayat: Yang Merusak akan Kita Jewer!

Jumhur mengatakan, dengan semua kebijakan yang diambil pemerintah itu, Prabowo disebutnya sebagai 'presiden paling hijau' yang memerintah Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50.

“Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs,” ujarnya.

Program mandatori B50 ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari tahapan program transisi energi sebelumnya, seperti B30 dan B40. 

Kebijakan ini didasarkan pada regulasi Kementerian ESDM untuk mendorong kemandirian energi nasional sekaligus memanfaatkan kekayaan kelapa sawit domestik.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga akan membangun Panel Surya 100 Gigawatt, memasifkan gerakan dekarbonisasi industri, mengharuskan industri migas membangun Carbon Capture Storage (CCS), serta menghilangkan emisi gas metan dari tumpukan sampah terbuka yang membusuk melalui Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) dan sebagainya.

Untuk menjaga track ini, Jumhur juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit lingkungan, memperbanyak auditor lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Hal lain yang disampaikan Jumhur adalah fase baru peradaban manusia yang disebutnya sebagai “Development through Environmental Protection”. Pembangunan yang bertumpu pada perlindungan lingkungan hidup kini menggantikan pembangunan yang selama ini dikesankan mengorbankan sumber daya alam.

Jumhur juga menyampaikan paradigma aksi iklim yang diusungnya, yakni mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity). Dengan pendekatan kesejahteraan ini, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari konservasi dan perlindungan lingkungan. (*)