BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke melalui skema pinjaman Rp 293 Miliar ke Bank SumselBabel mendapat penolakan dari DPRD Babel.
Legislator menilai, jika kebijakan itu dipaksakan, kemampuan fiskal daerah akan tertekan. Sehingga berpotensi mengganggu pembayaran TPP ASN dan pembiayaan program prioritas lainnya.
"Di rapat Banggar kemarin kita sudah minta penjelasan dari dinas terkait, TAPD menjelaskan apa menjadi pokok persoalan terkait penyampain surat berkaitan permohonan pembangunan rumah sakit Jantung dan Stroke. Disampaikan terkait kemampuan kita untuk mencicil atau pinjam," kata Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, kepada Bangkapos.com, Rabu (5/8/2026).
Eddy mengatakan, hampir semua yang mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPRD Babel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel menyadari terkait kondisi dan kemampuan APBD saat ini, apabila ingin mencicil atau meminjam untuk pembangunan RS Jantung dan Stroke.
"Jadi perlu dicari alternatif lain, pembiayaan lain untuk rumah sakit itu. Sehingga pola pembiayaan kita gali lagi, itu disarankan. Karena dengan kemampuan keuangan sekarang, kita menganggap kalau kita mencicil minjam dianggap belum perlu. Maka pola pembiayan rumah sakit harus dicari pola lainnya," katanya.
DPRD Babel, kata Eddy telah meminta Pemprov Babel dan instansi terkait menyiapkan opsi-opsi dengan melihat feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
"Kita menguat rencana FS-nya, jumlah pasien estimasi rencana oprasional, pendapatan seperti apa. Jangan sampai justru pembangunan itu memberi beban besar kepada kemampuan daerah," katanya.
Edi menegaskan, kondisi APBD saat ini sangat tertekan, apabila dipaksakan untuk berhutang ke Bank untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit. Apabila dipaksaan bakal berdampak pada pembiayaan lainnya.
"Ya kemampuan uang kita mencicil itu dirasakan sangat berat. Dampaknya banyak hal program prioritas lainnya tidak akan jalan, bisa terjadi pengurangan tunjangan pegawai. Jadi mereka memahami dan kita sepakati cari opsi lain," katanya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bangka Belitung, Joko Triadhi, menjelaskan rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke merupakan pemenuhan layanan dasar yang dilakukan oleh Pemprov Babel.
"Sebetulnya rumah sakit ini merupakan salah satu sarana pra sarana kita untuk mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat. Jadi tidak semata mata bukan mengejar keuntungan secara ekonominya. Apalagi kita pemerintah daerah," kata Joko.
Dia mengatakan, penanganan penyakit jantung sangatlah penting. Terutama untuk Provinsi Bangka Belitung.
"Kita melihat panyakit jantung ini kan merupakan penyakit kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Sehingga perlu bagi kita untuk kita siapkan seluruh kebutuhan untuk penangnan sakit tersebut," lanjutnya.
Dia menilai, selama ini banyak masyarakat Babel harus rujuk ke rumah sakit di luar Pulau Bangka untuk berobat. Sehingga memerlukan biaya besar.
"Kita harus merujuk pasien yang sudah sulit tangani disini rujuk ke Palembang ataupun Jakarta. Itu membutuhkan biaya tidak sedikit bagi masyarakat kita. Jadi banyak masyarakat kita tidak mampu," terangnya.
Ia mengatakan, sebagian pasien sebenarnya telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Namun, karena masih terkendala biaya, keberangkatan ke luar Bangka dan terpaksa ditunda.
Kondisi tersebut menyebabkan penanganan medis terlambat dan berdampak pada keselamatan pasien.
"Jadi sekali lagi ini murni untuk kita meningkatkan pelayaman kesehatan pada masyarakat kita agar mereka tidak perlu lagi keluar daerah. Ketika mempunyai penyakit seperti itu," terangnya.
Alasan Pinjam Rp 293 Miliar
Joko Triadhi, mengatakan, skema kenapa harus meminjam ke Bank SumselBabel sebesar Rp 293 Miliar, untuk pembiayan RS Jantung dan Stroke, karena secara regulasi pinjaman daerah itu dibolehkan oleh pemerintah pusat.
Rencana Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, bakal meminjam dana Rp 293 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke ke Bank SumselBabel melalui pengajuan peminjaman yang disampaikan Gubernur Babel, ke DPRD Babel dengan nomor surat 903/0567/Bakuda perihal permohonan pembahasan rencana pinjaman daerah.
Untuk dibahas, pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dengan rencana nominal dipinjam ke Bank SumselBabel (BSB) sebesar Rp 293.312.357.000, dengan jangka waktu pinjaman selama tiga tahun dari 2027 sampai 2029.
"Itu harus mendapat persetujuan ke DPRD Babel, yang nanti kita jelaskan terkait kebutuhan kita untuk meminjam," katanya.
Ia mengatakan, pembahasan rencana tersebut ditargetkan dilakukan pada Agustus 2026 melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2027.
Menurutnya, proyek multiyears kini tidak lagi harus ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).
"Sebetulnya pinjaman ini alternatif sifatnya, karena kita tidak mampu sekaligus melakukan aktivitas itu sehingga kita pinjam. Tetapi apabila sewaktu-waktu kalau pemerintah pusat membayar royalti DBH kita Rp 600 miliar misalnya, kenapa harus pinjam, karena kita punya uangnya," katanya.
Ia menjelaskan, terkait ada yang mempertanyakan alasan peminjaman harus dipaksakan. Karena pemerintah tidak hanya memiliki satu prioritas, tetapi ada pembiayaan lainnya. Sehingga skema pinjaman dinilai dapat menjaga kemampuan APBD.
"Kenapa harus dipaksakan, prioritas kita bukan hanya rumah sakit tadi. Dengan pinjaman ini, APBD kita masih mampu membiayai prioritas yang lain. Intinya itu kenapa kita meminjam, masih ada ruang fiskal lah. Tempo tiga tahun, kita upayakan tidak melampaui masa jabatan gubernur," tutupnya.
Alasan Tak Kembangkan RSUD Soekarno
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bangka Belitung Joko Triadhi, mengatakan alasan pemerintah tidak mengembangkan RSUD Soekarno menjadi rumah sakit khusus jantung.
Menurutnya, Pemprov Babel lebih memilih rumah sakit baru khusus Jantung dan Stroke karena biaya yang dibutuhkan relatif sama.
Sekaligus untuk menghindari terganggunya aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
"Jadi rumah sakit yang ada RSUD Soekarno, dari sisi layout memang tidak di desain untuk adanya unit khusus. Yang menangani penyakit jantung dan stroke.
Layanan itu ada, tetapi seperti layanan yang lainnya. Kita ingin membangun sesuatu yang memang memiliki layanan unggulan, spesifik, karena potensi (sakit jantung dan stroke) ternyata cukup besar," kata Joko.
Ia menambahkan, apabila Pemprov Babel tetap membangun di RSUD Soekarno, dibutuhkan gedung baru, dan memiliki biaya yang relatif sama.
"Kalau kemudian kita tetap bangun ini di rumah sakit RSUD Soekarno, kita kembangan di rumah sakit umum. Kita tetap membutuhkan semacam gedung, bangunan yang juga sama sekali baru. Nah, di RSUD Air Anyir itu tidak tertuang itu," ujar Joko.
"Kita ingin bangan bangunan di sana.? Kami khawatir mengganggu pelayanan di sana, karena aktivitas pembangunan itu. Dan tidak mungkin karena keterbatasan lahan ada gedung lama akan terintegrasi dengan gedung baru. Hingga layanan itu pasti terganggu," terangnya
Sehingga, dikatakan Joko, Pemprov Babel memutuskan untuk membangun RS Jantung di tengah Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Feasibility Study (FS).
"Dari sisi biaya relatif sama, karena kita akan bangun intalasi unit khusus yang harus memiliki bangunan yang baru jantung dan stroke biaya hampir sama. Dan jangan terganggu pelayanan sekarang, kenapa cari tempat posisi di tengah Kota Pangkalpinang karena didukung FS di 2025," tutupnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)
